Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo menegaskan posisi pemerintah sangat jelas, yakni memegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) organisasi terlarang.
“Jelas sekali. Tidak perlu diulang-ulang,” kata Presiden Jokowi, usai memimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10), seperti dikutip antaranews.com.
Presiden mengajak seluruh elemen bangsa dan memerintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa,;membuat rakyat tenang dan tentram serta bersatu padu menghadapi persaingan global.
Film
Seusai upacara, Jokowi mengatakan pada para wartawan sudah tiga kali menonton film Pengkhianatan G30S/PKI yang berdurasi empat setengah jam tersebut.
“Empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya,” katanya.
Jumat (29/9) malam, Jokowi tiba-tiba mendatangi acara nonton bareng (nobar) pemutaran film itu di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemutaran film dimulai pukul 20.00 WIB, Jokowi tiba tepat waktu, disambut antusias oleh warga yang sudah hadir lebih awal. Dalam nobar tersebut, Jokowi didampingi Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Mirza Agus, didampingi Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Arm Doddy Suhadiman, dan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Wakapolres AKBP Rantau.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru bergabung sekitar pukul 23.29 WIB.
Komoditas Politik
Sementara itu Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto berharap peristiwa G30S/PKI tidak menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
“Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini menjadi komoditas politik,” kata Wiranto, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10), seperti dikutip setkab.go.id
Menurut Wiranto, peristiwa G30S/PKI jika dibawa ke politik sekarang ini hanya akan menimbulkan kegaduhan.
“Menimbulkan suatu suasana yang saling salah menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional, akhirnya mengganggu pembangunan nasional, akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat,” kata Wiranto. [CHA/DAS]
