Koran Sulindo – Meski ia tak menampik beberapa kepala daerah baik gubernur atau bupati terjerat operasi tangkap tangan KPK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar masyarakat tidak memukul rata semua perilaku kepala daerah korup.
Tjahjo menyebut masih banyak kepala daerah yang bersih dan benar-benar memiliki integritas.
“Dari 500 lebih kepala daerah yang ada di Indonesia, ada beberapa berbuat lancung, lalu kena kasus. Kebanyakan korupsi. Tapi, masih banyak juga yang bersih dan punya integritas,” kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2) sore.
Menurut Tjahjo, penangkapan sejumlah kepala daerah oleh KPK, termasuk yang dalam kasus terakhir yakni Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, ibara istilah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Tjahjo menyebut hanya karena beberapa orang kepala daerah korupsi, semua kepala daerah terkena getahnya.
“Jangan dipukul rata, kasuistis. Ada 500 lebih kepala daerah, walau pun 500 lebih itu satu orang saja sudah ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga,” kata Tjahjo.
Sebagai Mendagri, Tjahjo mengaku prihatin atas penangkapan-penangkapan tersebut karena dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kepala daerah, Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar berhati-hati mengelola. Berkali-kali mereka diminta untuk menghindari area rawan korupsi seperti dalam perencanaan anggaran, belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan.
Menjawab pertanyaan bahwa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena membutuhkan dana untuk Pilkada, Tjahjo tak menuntup kemungkinan tersebut. Meski hal itu bersifat kasusitis.
Dalam dua bulan terakhir KPK melakukan dua kali operasi tangkap tangan. Pertama, KPK menangkap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang tahun ini berencana kembali maju sebagai calon petahana.
Kedua, Bupati Kabupaten Ngada, Marianus Sae ditangkap KPK dalam sebuah OTT di Surabaya, Jawa Timur. Pada Pilkada serentak 2018, dia maju sebagai calon Gubernur dari Provinsi NTT.
Tahun lalu 2017, KPK setidaknya telah menangkap lima kepala daerah atas dugaan tindak pidana korupsi. Berkurang dari 10 kepala daerah yang ditangkap pada tahun 20016.
Secara keseluruhan, sejak tahun 2004 hingga Juni 2017, KPK telah menangkap 78 kepala daera. Dari jumlah itu 18 orang adalah gubernur sedangkan 60 orang lainnya adalah wali kota atau bupati dan wakilnya.[TGU]
