Koran Sulindo – Perbincangan mengenai dicegahnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh anggota Paspampres untuk ikut menyerahkan Piala Presiden kepada Persija, Sabtu (17/2), menjadi meluas di masyarakat pada akhir pekan lalu.
Pihak Istana kemudian menyatakan tak ada arahan dari Jokowi untuk mencegah Anies. Menurut pihak Istana juga, acara penyerahan Piala Presiden tersebut bukanlah acara kenegaraan sehingga tidak mengikuti aturan protokoler.
Memang, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan, dalam hal acara resmi yang dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi presiden dan/atau wakil presiden. Bila acara resmi tersebut tidak dihadiri presiden dan/atau wakil presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.
Artinya, pihak Istana menganggap acara Piala Presiden bukanlah acara resmi, meski memakai nama kata “Presiden”. Pembiayaan Piala Presiden sendiri tidak menggunakan uang negara.
“Sudah tiga kali saya menjadi ketua SC, silakan dicek, kami tidak pernah menggunakan anggaran negara, baik dari BUMN, BUMD, APBN, maupun APBD,” tutur Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden Maruarar Sirait, 16 Januari 2018 lalu. Itu artinya, gelaran tersebut murni diselenggarakan pihak swasta dengan mengatasnamakan presiden.
Terkait peristiwa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan-Jakarta itu, publik pun kemudian banyak yang menuding sebagai kesalahan Maruarar Sirait atau Ara sebagai Ketua SC Piala Presiden. Bahkan, ada yang mengatakan itu sebagai kesengajaan, mengingat Anies sudah mulai ada yang menggadang-gadang sebagai bakal calon presiden dalam pemilihan 2019, sebagai rival Jokowi.
Ada juga yang menyarankan Ara agar bertanggung jawab atas terjadinya tragedi itu dan meminta maaf kepada Anies. Yang menyarankan hal ini antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurahman.
Sementara itu, Ara menjelaskan, memang tak semua pejabat diminta untuk mendampingi Presiden Jokowi ke podium. Ia juga berharap publik tak mempersoalkan dan membesar-besarkan hal ini. “Saya tahu ada orang yang enggak senang lihat Pak Anies dan Jokowi itu kompak dan akur. Nih catat baik-baik, ada saja orang yang enggak senang Indonesia kondusif. Orang Anies dan Jokowi baik-baik saja, kenapa jadi ribet?” kata Ara di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).
Namun, di mata publik, persoalan kemudian menjadi melebar. Banyak anggota masyarakat yang melihat Ara bukan semata-mata sebagai Ketua SC Piala Presiden, melainkan juga sebagai politisi PDI Perjuangan. Ini bisa dilihat dari beberapa komentar di media sosial Twitter. Itu artinya, sedikit atau banyak, PDI Perjuangan akan terkena imbas negatif dari peristiwa tersebut.
Kendati demikian, politisi senior PDI Perjuangan, Emir Moeis, punya pandangan yang berbeda. Emir justru melihat, dari perspektif politik elektoral, peristiwa itu akan menguntungkan Anies Baswedan. Karena, kesadaran (awareness) publik terhadap nama Anies menjadi meningkat. “Kalau awareness sudah meningkat, preferensi publik ke Anies pun menjadi relatif mudah tertanam. Pada gilirannya, elektabilitas Anies akan terdongkrak naik,” ungkap Emir Moeis, yang juga Pendiri dan Pemimpin Umum Koran Suluh Indonesia, Minggu (18/2).
Seperti diketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “preferensi” antara lain adalah pilihan, kecenderungan, kesukaan. Dalam dunia bisnis, istilah “preferensi konsumen” dapat berarti kesukaan, pilihan, atau sesuatu hal yang lebih disukai konsumen. [PUR]
