Koran Sulindo – Hingga akhir tahun 2018 ini, pemerintah berencana bakal mengoperasikan sembilan ruas tol. Dua ruas tol di antaranya yakni Pejagan-Pemalang dan ruas Solo-Sragen tinggal menggelar seremoni peresmian.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono menyebut sembilan ruas tol Trans Jawa itu bakal beroperasi bertahap mulai Juli hingga Desember 2018.
“Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 km dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 km, saat ini progresnya sudah 100 persen dan siap diresmikan bulan Juli 2018,” kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya.
Selain kedua ruas tol itu, tujuh ruas tol lainnya yang bakal beroperasi secara bertahap adalah Sragen-Ngawi sepanjang 51 kilometer dan Tol Porong-Gempol sepanjang 6 kilometer dengan progres konstruksi masing-masing 96 persen dan 76 persen.
Kedua ruas tol ini ditarget bakal beroperasi bulan September 2018.
Sementara itu ruas Salatiga-Kartasura yang memiliki panjang 32 kilometer progresnya telah mencapai 70 persen dan ditargetkan beroperasi pada Oktober 2018.
“Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi Tol Pemalang-Batang sepanjang 33 kilometer dengan progres fisik saat ini 72 persen, dan Tol Batang-Semarang sepanjang 74 kilometer dengan progres fisik saat ini 78 persen,” kata Basuki.
Dua ruas terakhir yaitu Tol Wilangan-Kertosono sepanjang 37 kilometer dan Pasuruan-Grati-Probolinggo sepanjang 44 kilometer ditargetkan beroperasi pada Desember 2018. Masing-masing proyek itu progres fisik pembangunannya kini sudah mencapai 70 persen dan 36 persen.
Menurut Basuki, kesembilan ruas tol tersebut merupakan bagian dari Proyek Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak-Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer. Proyek itu ditargetkan tuntas akhir tahun 2019.
Saat ini sepanjang 920 km sudah tersambung dari Merak-Pasuruan dengan 607 km bersifat operasional sementara sisanya 313 km bersifat fungsional dan tuntas akhir 2018.
Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus untuk memangkas biaya logistik.
Pemerintah menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU baik dengan swasta maupun BUMN karena pembangunan jalan tol membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang. Mekanisme itu diklaim mengurangi beban belanja APBN.
Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang.(TGU)
