Koran Sulindo – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berjanji mempelajari kembali dokumen pemantauan dan pemeriksaan kasus Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996.
Hari ini, seperti dikutip komnasham.go.id, pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengunjungi kantor Komnas HAM.
Rombongan dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, disertai Ketua DPP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan. Mereka diterima Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, dan Amiruddin Alrahab.
PDIP tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 yang berakibat pada hancurnya gedung PDI dan meninggalnya beberapa orang. PDIP meminta adanya kepastian hukum dalam penanganan kasus tersebut sesuai dengan kewenangan Komnas HAM.
“Kami akan mempelajari kembali dokumennya, karena kasus ini sudah pernah dilakukan pemantauan oleh Komnas HAM tahun 1996,” kata Ketua Komnas HAM Taufan Damanik, di Jakarta, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Komnas HAM sudah melakukan investigasi kasus itu 2 bulan setelah kejadian. Mereka juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti kasus itu secara hukum.
“Tapi, waktu itu Komnas HAM masih berdasarkan Keppres, belum ada Undang-Undang HAM, belum ada Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga waktu itu belum ada penyelidikan,” kata Taufan.
Menurut Taufik, saat itu laporan menyebut nama-nama korban dan rekomendasi lembaga itu sudah dinyatakan secara publik.
“Ada di dalam buku laporan Komnas HAM tahun 1996. Ini harus kami kaji dulu, karena tidak mungkin kami tiba-tiba muncul dengan gagasan baru, sementara komisioner lama sudah pernah mengeluarkan rekomendasi,” kata Taufik.
SBY
Sebelum pertemuan, Hasto mengatakan PDIP prihatin peristiwa tersebut belum juga terselesaikan. Menurut Hasto, presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki informasi penting soal peristiwa itu.
“Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi. Karena beliau memegang informasi,” kata Hasto, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Saat peristiwa 27 Juli 1996 itu SBY menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya DKI Jakarta. [DAS]
