Koran Sulindo – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP yang bergabung yang juga calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan bukan karena haus kekuasaan.
Diharapkan sosok Johan Budi mampu membangun sistem antikorupsi, sekaligus mencetak kader-kader antikorupsi sesuai sikap tegas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi.
Penegasan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah terkait polemik di media sosial yang dimunculkan oleh mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sangat tidak berdasar.
Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu menyoal pernyataan Johan Budi yang menyebut PDI Perjuangan berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Mereka menuding Johan Budi haus kekuasaan dengan masuk ke partai politik.
“Keputusan Johan Budi bergabung ke PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa ia tak mau menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsanya,” kata Basarah di Jakarta, kemarin.
“Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.”
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, ketimbang sekadar bicara tanpa hasil nyata.
Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat kegaduhan di ruang publik.
Terlebih, hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.
“Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif,” terang Basarah.
Lebih lanjut dikatakan Basarah, tudingan bahwa parpol adalah lembaga penyebab sumber korupsi. Sayangnya, sedikit sekali yang mau sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.
“Padahal dalam sistem kenegaraan, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik-buruknya masa depan sebuah republik dan bangsa karena peran dan fungsinya yang sangat strategis,” ujarnya.
Bahkan, kata Basarah, Megawati tegas bersikap memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi. PDI Perjuangan juga mendukung Peratuean Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan terpidana korupsi bisa maju sebagai caleg.
“Begitu juga bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris,” paparnya.
Karenanya, PDI Perjuangan menyambut niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi Johan Budi karena menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi kepentingan menyejahterakan bangsanya,” kata Basarah. [CHA]
