Koran Sulindo – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan potensi kerawanan pada Pemilihan umum 2019 lebih besar di pemilihan legislatif (Pileg) daripada pemilihan presiden (Pilpres).
Menurut Kapolri penyelenggaraan Pileg jauh lebih ketat karena setiap calon anggota legislatif (caleg) berusaha memenangkan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Karena semua mau survive, ingin terpilih. Jadi bertanding di dapil masing-masing dengan calon partai lain. Itu pertarungan keras,” kata Tito, di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Polri dan TNI menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) hari ini.
Tito menilai partai politik berusaha calegnya menang dalam Pileg karena mempengaruhi lolos tidaknya parpol dalam parliamentary threshold yang minimum 4 persen.
“Karena kalau tidak lolos partainya bubar. Oleh karena itu pertarungan ini 2019 pengamanan tidak fokus hanya Pilpres justru yang kencang nanti. Kalau saya duga di dapil-dapil dalam memperebutkan kursi legislatif dan ditambah dorongan partai bukan hanya memenangkan pilpres tapi partainya supaya survive bisa lolos ke parlemen. Otomatis legislatifnya bisa masuk sebanyak-banyaknya,” katanya.
Pada pemilu 2019 nanti parpol akan lebih berat memenangkan calegnya dibandingkan pemenangan Pilpres. Hal ini bertolak belakang dengan masyarakat yang lebih tertarik dengan Pilpres.
“Saya lihat parpol akan fokusnya lebih berat ke parlemen threshold dibanding pemenangan pilpres karena ini masalah partai. Kalau publik tertarik ke Pilpres. Tapi kalau parpol ke parlemen,” kata Tito.
Pemilu Aman Damai
Sementara Pilpres 2019) yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, menurut Kapolri akan menimbulkan polarisasi di masyarakat.
“Polarisasi pasti terjadi dalam sistem demokrasi. Ibaratnya seperti mesin mobil yang harus panas tetapi tidak boleh sampai terlalu panas,” katanya.
Menurut Tito, harus ada mekanisme penurunan suhu (coolingdown) oleh Polri, TNI, Aparatur Sipil Negara, ormas, dan para tokoh agar tidak terjadi konflik pemilu.
“Kita dorong untuk mengeluarkan statement deklarasi pemilu damai. Itu kita lakukan terus menerus seluruh wilayah,” kata Tito, disela-sela rapat koordinasi TNI-Polri dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Rakor tersebut untuk menyamakan persepsi dalam mensukseskan pesta demokrasi. Seperti diketahui, bahwa saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran untuk Pilpres. Kemudian juga calon legislatif hingga nanti kampanye serentak pada 23 September 2018. Menurutnya pemilu 2019 sangat menarik karna ada Pilpres dan Pileg.
Tito mengatakan untuk itu ada beberapa yang dilakukan TNI-POLRI, diantaranya menjaga netralitas. Ia dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sudah mengeluarkan maklumat seperti anggota tidak boleh berfoto bersama dengan para calon dan juga ikut berkampanye.
“Sanksinya bisa mulai dari teguran, demosi, sampai dipecat,” katanya.
Rakor kali ini juga membuat rencana operasi bersama yakni melakukan sinergi setiap kewilayahan Polda dan Kodam, Polres dan Kodim.
“Kita membuat pesta demokrasi menjadi aman, tertib dan nyaman. Tidak terjadi konflik apalagi mengorbankan perpecahan. Itu yang kita jaga. Karena Polri dan TNI memiliki komitmen yang sama. Bicara NKRI persatuan bangsa bagi Polri dan TNI itu harga mati,” kata Tito. [YMA]
