Koran Sulindo – Meringankan tekanan akibat melambatnya perekonomian global, pemerintah kembali mengumumkan tiga Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
Ketiga paket tersebut adalah pemberian tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi dan pengaturan devisa hasil ekspor untuk Sumber Daya Alam.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, selain ketiga paket tersebut terdapat dua kebijakan lain yang merupakan kebijakan operasional.
“Sebenarnya ada dua yang tadinya enggak pernah kita sebut paket. Yang pertama adalah pada waktu relaksasi Cross border perdagangan, itu kita enggak menyebutnya paket. Kemudian OSS, kita tidak menyebutnya paket karena dia lebih banyak merupakan operasional/pelaksanaan,” kata Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11).
Menurut Darmin tax holiday itu mencakup Fasilitas Pengurangan Pajang Penghasilan Badan, sementara relaksasi Daftar Negatif Investasi dimaksudkan untuk menggenjot investasi baik modal dalam negeri maupun asing.
Menurut Damin, selain karena masih berfluktuasinya harga komoditas terutama harga minyak yang diikuti langkah-langkah normalisasi kenaikan Fed Rate, kebijakan itu diluncurkan di tengah berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter negara maju terutama Amerika Serikat.
Darmin juga berharap perang dagang sengit antara Cina dan Amerika yang sekarang justru merambat ke Jepang bisa sedikit mereda.
Di sisi lain, di mata para analis internasional mulai muncul anggapan bahwa Rupiah sudah terlalu murah sehingga memang sudah waktunya dibeli. Hal tersebut bisa diketahui melalui analisis dua mingguan yeng mendeteksi mulai masuknya modal jangka pendek, baik di pasar asing maupun di pasar saham.
“Sebenarnya sifatnya secara lebih formal untuk lebih pada tujuan jangka menengah-panjang tetapi ada di dalamnya unsur jangka pendek tadi untuk memperkuat confidence dari pemilik dana, supaya capital inflow itu masuk. Karena yang namanya transaksi berjalan itu bukan sesuatu yang dalam satu triwulan-dua triwulan selesai,” kata Darmin.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa defisit transaksi berjalan tak akan mengalami masalah sepanjang transaksi modal dan finansial berjalan baik dan sanggup menutup defisit itu.
Menurutnya, sikap pemerintah tak hanya menjawab transaksi berjalannya saja namun sekaligus merumuskan kebijakan agar pemilik dana memiliki confidence untuk masuk ke Indonesia. Baik short term capital inflow maupun foreign direct investment.
Aturan mengenai Fasilitas Pengurangan Pajak, kata Darmin sebetulnya sudah diterbitkan melalui PMK N0mor 35/PMK.010/2018 yang menyasar sektor besi baja dan turunannya serta Petrokimia.
“Yang pertama adalah kelompok besi dan baja beserta turunannya dan yang kedua kelompok Petrokimia dan turunannya serta kimia dasar dan turunannya,” kata Darmin menjelaskan.
Perluasan lain bakal mencakup kelompok agribisnis, pengolahan dari hasil-hasil pertanian.
“Ya misalnya pengolahan kelapa sawit sampai ke hilirnya. Karet juga sampai ke hilirnya dan sebagainya. Yang kedua adalah digital seperti digital tentu ada minimum jumlah nilainya. Kalau kecil enggak harus yang besar,” kata Darmin menjelaskan tentang tax holiday.
Sedangkan untuk ekspor hasil ekspor sumber daya alam, menurut Darmin wajib masuk dan dimasukkan ke dalam Sistem Keuangan Indonesia . “Bukan dijual ke BI, bukan. Hanya masuk ke Sistem Keuangan Indonesia. Kemudian, SKI itu di mana? Ya bisa di perbankan,” kata Darmin.
“Selanjutnya, dia tetap boleh terbuka untuk menggunakan dana itu. Jadi kita tidak menghalangi dia menggunakan dana itu untuk mengimpor keperluan perusahaannya, untuk membayar hutang, dan sebagainya.”
Menurut Darmin ketiga paket kebijakan tersebut betul-betul untuk mengundang investasi masuk. “Nah, kalau investasi masuk itu Anda pasti tahu itu bukan bulan depan itu jangkanya bisa lebih menengah,” kata Darmin.
“Tetapi dengan ini semua, kita percaya akan meningkatkan kepercayaan investor pemilik dana sehingga capital inflow-nya juga akan berlanjut apalagi indikasinya sudah sangat jelas, market sudah yakin bahwa Rupiah itu sudah terlalu murah,” kata dia. [TGU]
