Koran Sulindo – Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi mengatakan keputusannya untuk mundur dari jabatan tertinggi di oragnisasi sepak bola Indonesia itu adalah keputusan terbaik yang terbaik untuk bangsa Indonesia.
“Tidak ada yang menekan saya untuk mundur. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk bangsa,” kata Edy, usai menyampaikan pidato pengunduran dirinya dalam kongres tahunan PSSI di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1/2019), seperti dikutip antaranews.com.
Mantan Pangkostrad TNI AD itu mengatakan memimpin PSSI adalah tantangan paling sulit yang dihadapi dalam hidupnya, dan mengakui dalam beberapa hal merasa gagal membawa PSSI menjadi lebih baik sejak memimpin 2016 lalu.
“Sudah dilarang mengatur skor, terjadi pengaturan skor. Ada perkelahian juga. Itu kan berarti saya gagal. Jangan sampai karena satu atau dua orang PSSI terganggu. Mari kita doakan pemimpin berikutnya lebih jaya,” kata Gubernur Sumatera Utara itu.
KLB
Pucuk organisasi PSSI untuk sementara dijabat oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono. Joko bisa saja saja memimpin sampai tahun 2020, tahun berakhirnya era kepengurusan yang dilantik tahun 2016. Namun, jika para pemilik suara (voters) meminta untuk segera melakukan pergantian ketua umum, mekanisme yang dilakukan adalah melalui kongres luar biasa (KLB).
Regulasi tersebut diterangkan dalam pasal 30 Statuta PSSI yang menyatakan KLB bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohonan tertulis untuk itu.
KLB akan diadakan oleh komite eksekutif PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima. Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA.
Sementara itu para pemilik suara (voters) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendorong organisasi tersebut untuk segera menggelar KLB.
“Saya kira itu harus diajukan demi pembaruan PSSI. Tak ada jalan keluar lain,” ujar Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta Uden Kusuma Wijaya.
Menurut Uden, PSSI saat ini dalam kondisi sangat buruk karena beberapa para petingginya di jajaran komite eksekutif terjerat kasus hukum pengaturan skor dan bahkan ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
“Saya rasa pilihan paling rasional adalah mengganti para anggota komite eksekutif. Jangan memercayakan organisasi pada orang-orang lama yang kita tahu terlibat dalam masalah hukum. Biarkanlah mereka menyelesaikan persoalannya,” tutur Uden.
Sementara perwakilan klub Liga 1 Indonesia, Persib Bandung, Umuh Muchtar menyebut, KLB memang harus segera dilaksanakan dan meminta digelar usai pemilu 17 April 2019.
“Agar KLB tidak terganggu. Ini harus diselesaikan dahulu sebelum Liga 1 dimulai,” kata Umuh. [DAS]
