Koran Sulindo – PDI Perjuangan menyatakan banyak masyarakat yang menginginkan sosok Jaksa Agung diisi oleh orang-orang yang tumbuh di dalam lembaga kejaksaan agung, karena memahami dan memiliki komitmen pada lembaganya. PDI Perjuangan berharap Presiden Joko Widodo tidak memberikan jatah kursi Jaksa Agung pada kader partai politik, agar menghilangkan kemungkinan adanya intervensi politik kekuasaan.
“Karena kami percaya dari pengalaman PDIP, kekuasaan tidak bisa dibangun di jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum, tidak bisa,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl. Diponegoro 58, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Saat ini Jaksa Agung, H. M. Prasetyo, berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).
“Kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam kementerian yang dulu disebut dengan departemen manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi,” kata Hasto.
Aspirasi dari Bawah
Hasto juga mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih diinginkan para kader untuk kembali memimpin partai periode 2019-2024.
“Berdasarkan Rakernas IV dan berdasarkan aspirasi dari bawah di konfercab (konferensi cabang), mereka memohon Ibu Megawati untuk bersedia menjadi ketua umum kembali,” kata Hasto.
Kongres V PDI Perjuangan akan diadakan di Bali pada mulai 8 Agustus nanti.
Menurut Hasto, 33 dari 34 dewan pimpinan daerah (DPD) PDI-P telah menyelenggarakan konferensi daerah (konferda) sebelum pelaksanaan kongres. Hanya Provinsi Aceh yang belum selesai.
Seluruh DPD PDI Perjuangan tersebut menginginkan Megawati tetap memimpin.
Pemilihan ketua umum baru PDI-P akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah, dan tak ada voting.
“PDIP menegaskan bahwa konsolidasi dalam rangka Kongres V dengan pembentukan struktur DPC dan DPD yang baru dijalankan dengan sepenuhnya menjalankan ideologi Pancasila, melalui serangkaian psikotes, penilaian berjenjang, dan meniadakan voting dalam mengambil keputusan,” katanya.
Selain memilih ketua umum baru, kongres nanti juga akan menentukan struktur partai 5 tahun ke depan.
Kongres V tersebut bertema “Solid Bergerak untuk Indonesia Raya” dengan subtema “Mewujudkan PDI-P sebagai Partai Pelopor.”
Nomenklatura Kementerian
Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri akan memberi masukan tentang nomenklatur kabinet kepada Presiden Joko Widodo dalam kongres nanti. Masukan tersebut menyesuaikan struktur kepengurusan partai dengan kabinet.
“Apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab. Apakah Menko akan tetap empat atau tiga, akan kami jawab,” ujarnya di Kantor Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 1 Agustus 2019.
Struktur kabinet Jokowi akan menjadi bagian dalam komunikasi intens antara kebijakan pemerintahan antara PDIP dan Presiden Jokowi. “Karena itu, kami bisik-bisik dulu nih dengan Pak Presiden. Kira-kira gimana nih menko-nya. Jumlahnya mau berapa,” kata Hasto.
Jokowi dan Prabowo Hadir
Menurut Hasto, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto diundang ke acara tersebut. Selain itu sebanyak 335 tokoh VIP dan VVIP juga diundang, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Kerja, tokoh-tokoh Muhamadiyah, NU, dan KWI.
Sementara itu Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengatakan total sebanyak 2.047 orang utusan partai yang akan hadir dalam Kongres V PDIP. Rinciannya adalah sebanyak 3 orang perwakilan struktur dari setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC/yang berjumlah 514 cabang), 3 orang perwakilan dari setiap Dewan Perwakilan Daerah (DPD/yang berjumlah 34 daerah, serta sayap-sayap partai. Selain itu juga akan hadir ketua serta sekretaris perwakilan PDIP dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Saudi Arabia, Brunei Darusallam, Jerman, Hingkong, Belanda, Australia, dan Belgia.
“Selain tamu undangan, berdasarkan informasi hingga Rabu (31/7) malam, kurang lebih ada sekitar 15.342 kader dan simpatisan yang akan hadir dengan biaya sendiri untuk meramaikan kongres,” kata Eriko.
Menurut Eriko, berdasarkan pengalaman jumlah kader dan simpatisan yang hadir di lapangan bisa mencapai dua kali lipat dari yang sudah mengonfirmasi, sehingga kemungkinan sebanyak 30.000 orang akan hadir. [CHA/Didit Sidarta]
