Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin jenis Sinovac terkait upaya penanggulangan pagebluk Covid-19. Penyuntikan dilakukan di Istana Presiden pada 13 Januari 2021. Peristiwa ini menandakan era vaksin di Indonesia telah dimulai setelah nyaris setahun kita menunggu upaya vaksinasi sebagai salah satu solusi.
Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 pada 15 Januari 2021, secara virtual Presiden Jokowi menyampaikan, vaksin merupakan titik balik (game changer), yang menjadi kunci agar masyarakat bisa kembali beraktivitas.
“Anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit,” kata Jokowi.
Presiden turut meminta masyarakat untuk optimistis bahwa 2021 menjadi titik balik dari belenggu Covid-19 yang mendera sepanjang 2020. Namun presiden turut menekankan pula bahwa kendati vaksinasi telah dimulai, masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan sampai dunia mulai normal kembali.
Selain Sinovac, Indonesia juga akan menerima vaksin produksi Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna dan Pfizer-BioNTech. Bio Farma turut terlibat dalam pengadaan vaksinvaksin tersebut. Sedikitnya Indonesia telah mengamankan 426 juta dosis vaksin yang bakal didistribusikan kepada masyarakat secara bertahap dan gratis.
Presiden Jokowi menyampaikan harapannya vaksinasi bakal membentuk kekebalan komunal (herd immunity) yang nantinya bakal menghambat lajur penularan Covid-19. Namun tidaklah berlebihan pula bila masyarakat mengritisi vaksinasi seperti yang dilakukan politisi gaek PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning belum lama ini.
Pemerintah harus memberi penjelasan kepada masyarakat secara konsisten terkait pentingnya vaksinasi. Mengapa harus dikenakan denda hingga ancaman pidana kepada masyarakat yang menolak vaksinasi. Persoalan ini penting mengingat sejak 2020 atau saat upaya vaksinasi diwacanakan tidak sedikit masyarakat menunggu jawaban atas pertanyaanpertanyaan itu.
Sikap Ribka Tjiptaning patut diapresiasi. Ia menyentil Menkes Budi Gunadi Sadikin, yang bukanlah dokter, tentang adanya vaksinasi penyakit lain di Indonesia, ketika disuntikan vaksin malah menimbulkan penyakit serius.
Atas dasar itu, Ribka yang belakangan dirotasi ke Komisi VII, melontarkan pernyataan kontroversial. Dia memilih keluarganya untuk membayar denda daripada mengikuti vaksin. Kritikan Ribka merupakan pintu masuk bagi jajaran Menkes atau pemerintah untuk memberi jawaban atas kasuskasus yang diungkap Ribka.
Keamanan
Bukan rahasia umum bahwa vaksinasi bisa menimbulkan masalah. Aktor kawakan Robert De Niro diketahui menyalahi vaksin setelah putranya mengidap autisme yang diyakininya akibat divaksinasi saat masih balita. Dalam sebuah kesempatan, De Niro menyatakan dirinya bukanlah antivaksin namun mendukung vaksin yang aman.
Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi bahkan terjadi kasuskasus vaksin palsu. Dan sejauh ini pemerintah belumlah gencar mengampanyekan efektivitas vaksinasi terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dipriotaskan kepada masyarakat usia produktif. Padahal tidak sedikit masyarakat yang perlu diyakini terkait keamanan vaksinasi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah meluruskan pernyataan Ribka agar masyarakat tidak misleading. Menurut Hasto, koleganya berupaya mengingatkan Menkes agar kesehatan tidak dibisniskan kepada masyarakat, agar pelayanan menjadi merata. Dia menjadikan pelayanan PCR sebagai contoh karena bagi masyarakat yang mampu membayar tinggi, hasil PCR bisa diterima dengan cepat. Sebaliknya bagi yang kurang mampu malah diulurulur.
“Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” terang Hasto.
Apa yang disampaikan Ribka dan Hasto sepatutnya menjadi catatan prioritas oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan sekaligus memberi penjelasan lugas kepada masyarakat. Jangan lupa, akibat Covid-19, rumah sakit yang tadinya mau bangkrut malah menjadi untung. Ada pula kasus masyarakat yang tidak meninggal akibat Covid malah dijadikan meninggal akibat Covid. Mereka yang “mbalelo” seperti ini harus ditertibkan.
Belum lama ini pengusaha Peter F. Gontha membeberkan bahwa Pemda Riau tidak melakukan uji usap secara profesional. Dia menuding adanya upaya komersialisasi agar masyarakat di sana mengikuti uji usap dengan biaya tinggi.
“Periksa Pemda dan khusus Dinas Kesehatan Riau, yang hanya melakukan Swab terhadap 500 orang per hari, padahal harusnya 3000 mangkanya OTG dan kasus COVID meningkat terus. Alasannya birokrasi pusat, padahal BNPB Pusat tegas. Periksa Kepala Dinas Kesehatan RIAU, Pakanbaru…. yang tidak mau orang lain melakukan SWAB Dengan harga yang jauh lebih murah. Bapak Menteri tolong Sikaaat…….!!!! Cc Presiden RI. Semoga terbaca,” tulis Peter dalam akun Facebooknya.
Adanya permainan ekonomi dari kasus pandemi sudah bukan rahasia umum lagi. Sejak awal masyarakat sudah mengetahui itu. Dari kelangkaan APD, hingga bisnis jenazah di-Covidkan. Amat disayangkan dr. Tirta, yang sosoknya lebih seperti seleb daripada dokter tidak pernah menyinggung atau mengangkat kasuskasus itu ke permukaan sebagai bagian upaya kontrol terhadap koleganya.
Pada masa populisme seperti sekarang ini, di mana masyarakat lebih condong pada emosi daripada logika (post-truth), pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa tindakan vaksinasi adalah solusi penting yang harus dilakukan sekarang ini. Kita patut menunggu apakah adagium keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi bisa benar-benar diaplikasikan. [Erwin C. Sihombing]
