koransulindo.com – Kementerian Agama menyarankan jemaah umrah asal Indonesia agar mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19. Hal itu menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
Pasalnya, menurut Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi, masih banyak calon jemaah umrah belum melaksanakan vaksinasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Khoirizi merespon keinginan calon jamaah umrah yang ingin sesegera mungkin bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun, Khorizi tidak merinci berapa kuota, dan jumlah calon jamaah umrah yang belum mendapatkan vaksin.
Di sisi lain, pemerintah terus melobi agar Indonesia mendapat kemudahan dalam penyelenggaraan umrah, termasuk membuka penerbangan langsung bagi calon jamaah asal Tanah Air, dan tak perlu mendapat satu vaksin penguat dari empat vaksin rekomendasi.
Berbagai upaya pemerintah itu, kata dia, harus didukung oleh masyarakatnya sendiri, utamanya calon jamaah umrah. Mereka yang ingin berangkat harus sesegera mungkin mendapat vaksin, dan membantu dalam memutus rantai penularan.
Apabila angka vaksinasi tinggi, didukung penerapan protokol kesehatan yang ketat, bakal berimplikasi pada penurunan angka penularan dan kematian. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki modal besar dalam melobi Arab Saudi.
Bila itu semua sudah tercapai, kata dia, dalam waktu dekat, pemerintah akan berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi. Pertemuan itu untuk menemui seluruh jajaran terkait di Arab Saudi dan meyakinkan mereka bahwa Indonesia sudah siap melaksanakan ibadah umrah.
Tetapi anehnya, di tengah dorongan agar calon jemaah umrah melaksanakan vaksinasi, QR Code sertifikat vaksin Covid-19 Indonesia tidak bisa terbaca di bandara Arab Saudi.
Hal itu ditemukan Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Endang Jumali, saat melakukan uji coba sertifikat vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.
Pihaknya, diakui Jumali, sudah mencoba beberapa kali membaca QR Code sertifikat dari Indonesia, dan sampai pada saat uji coba itu, belum bisa terbaca.
QR Code adalah hal mutlak yang harus dalam proses pembacaan setifikat vaksin Covid-19 di Bandara Arab Saudi. Dengan tak terbaca, hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama bagi pemerintah Indonesia.
Hal ini, kata Jumali, justru berbeda dengan sertifikat dari Nigeria dan juga negara-negara lain yang sudah masuk. Dan, perlu diketahui, bahwa sertifikat vaksin itu akan berlaku 14 hari setelah suntik.
“Jadi, nanti akan ada dua sertifikat. Pertama, sertifikat vaksin Sinovac dua dosis, kemudian juga sertifikat vaksin booster. Ini menjadi syarat mutlak,” kata dia dalam webinar.
Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abful Kadir mengatakan, aplikasi PeduliLindungi yang dimiliki Pemerintah Indonesia, hanya bisa digunakan dalam proses keberangkatan umrah dari Indonesia.
Seperti contoh, ketika masuk Asrama Haji, aplikasi tersebut digunakan sebagai screening awal. Adapun sertifikat vaksin Covid-19 juga bisa diakses melalui aplikasi PeduliLindungi.
Bilamana terdeteksi PCR-nya positif, informasi yang keluar berwarna hitam dan mereka pasti akan langsung dikarantinakan. Sementara, untuk penggunaan di luar negeri, hal ini belum bisa dijelaskan.
Untuk itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menemui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esham Altsaqafi, agar calon jamaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.
Mereka berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspend dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan terbaru dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah bagi negara luar, termasuk Indonesia. Negara yang masuk dalam daftar suspend atau penangguhan, harus melewati protokol yang ketat jika ingin tetap memberangkatkan calon jamaah umrahnya.
Terlebih, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik dan calon jamaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti prokes yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Diketahui, ada lima negara pengirim jamaah umrah terbanyak, yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir, yang belum bisa mengirimkan jemaah umrahnya. Jemaah umrah Indonesia sendiri diharapkan diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan.
Sementara, Dubes Arab Saudi Esham Altsaqafi menegaskan bahwa, Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah. Menurutnya, pengaturan dilakukan dalam rangka mengatasi pandemi.
Pihak Arab Saudi sendiri baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai. Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi.
Ia juga menjelaskan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharam 1443 H untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1.000-1.500 orang.
“Hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat, demi mencegah penyebaran pandemi,” kata dia. [WIS]
Baca juga:
