Sulindomedia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil alih penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Negeri Waai, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, yang selama ini terkatung-katung. PLTU berkapasitas 2×15 Megawatt (MW) yang telah dikerjakan sejak pertengahan tahun 2010 dan menghabiskan dana sekitar Rp 800 miliar tersebut ternyata hingga saat ini mengalami kemacetan dan pekerjaan terhenti.
“Kami ambil alih penyelesaian pembangunan PLTU Waai. Pekerjaannya akan dilanjutkan kembali pada Juni 2016,” kata Menteri BUMN Rini M Soemarno di Ambon, Selasa (23/2/16), saat meresmikan kantor cabang Permodalan Nasioal Madani (PNM) Persero, lembaga non-bank di bawah Kementerian BUMN.
Rini mengakui, selama ini terjadi banyak masalah dalam pekerjaan megaproyek kelistrikan, dengan tujuan utama mengatasi krisis listrik di Pulau dan Kota Ambon tersebut, di antaranya sengketa lahan dengan warga, padahal sudah dilakukan pembebasan lahan. Megaproyek PLTU di Waai dibangun diatas tanah seluas 22,8 hektare. Selian itu, adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kontraktor pelaksana menghentikan pekerjaan dan “lari” meninggalkan tanggung jawabnya, sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum.
Menurut Rini, penyelesaian pekerjaan megaproyek yang terbengkalai tersebut diperkirakan akan memakan waktu satu setengah hingga rampung “Seluruh anggarannya menggunakan dana APBN,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan suplai daya listrik di Pulau dan Kota Ambon sekarang ini, tambahnya, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan mendatangkan satu unit kapal pembangkit listrik atau marine vessel power plant (MVPP) dari Turki berkapasitas 60 Megawatt. Kapal pembangkit akan ditempatkan berdekatan dengan proyek pembangunan PLTU di Desa Waai, sedangkan daya listriknya akan disalurkan melalui jaringan transmisi 70 kilovolt (KV), yang telah dibangun hingga menuju Desa Passo dan Kecamatan Sirimau. “Kapal pembangkit listrik asal Turki ini akan tiba di Ambon dalam waktu dekat. Pengoperasiannya sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis listrik di Kota dan Pulau Ambon,” tutur Rini. [ARS/PUR]
