Sulindomedia – Tinggal setahun lagi Kota Yogya dan Kabupaten Kulon Progo menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Rencananya akan digelar 15 Februari 2017. Namun, mengacu pada pengalaman yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya masih mengkhawatirkan partisipasi pemilih.
Data KPU Kota Yogyakarta, partisipasi pemilih di pilwalkot 2006 hanya 53%. Pada pilwalkot 2011 hanya naik sedikit menjadi 54% dari jumlah pemilih yang mencapai 329 ribu di 2011.
“Kami berupaya membidik partisipasi masyarakat dalam pilwalkot tahun 2017 mendatang, sehingga partisipaso dapat meningkat menjadi 67%,” kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto.
Menurut Wawan, minimnya partisipasi pemilih karena banyak warga Kota Yogya yang berdomisili di luar daerah, meski punya KTP Yogya. “Dengan begitu sedikit warga yang berpartisipasi dalam pilwalkot,” tuturnya.
Kendati begitu, tambahnya, KPU Kota Yogya siap menyelenggarakan pemilihan Wali Kota Yogya. Dana untuk menyelenggarakan pun sudah disetujui dan diambilkan melalui APBD murni 2016 sebesar Rp 14,9 miliar.
Dari anggaran sebesar itu, sebanyak 63% dibelanjakan untuk barang dan jasa guna memfasilitasi kampanye pasangan calon, baik untuk pengadaan bahan kampanye, iklan, sampai debat pasangan calon. “Biaya honor komisioner KPU sampai petugas pemutakhiran data pemilih hanya 37 persen,” kata Wawan.
Terkait dengan pilkada Kota Yogya, saat ini sudah santer muncul nama-nama yang akan maju. Dari PAN, misalnya, terdengar nama Arif Noor Hartanto yang kini masih menjadi anggota DPRD. Santer pula terdengar nama Haryadi Suyuti yang kini masih duduk sebagai wali kota juga akan maju. Demikian pula dengan Imam Priyono yang kini masih menjabat wakil wali kota dikabarkan akan maju lagi. Saat pilkada 2011, baik Haryadi maupun Imam Priyono diusung PDI Perjuangan. Sementara itu, untuk Kabupaten Kulon Progo santer terdengar nama Dokter Hasto Wardoyo yang masih duduk sebagai Bupati Kulon Progo.
Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi dan Organisasi, Drs HM Idham Samawi belum mau menjawab siapa yang akan diusung PDI Perjuangan nantinya. “Saya belum bisa menjawab, sebab ada mekanisme yang harus dilalui. Tapi, prinsipnya, kader akan menjadi prioritas,” ujar Idham setelah rapat kerja daerah partainya, Sabtu lalu (13/2/2016). Mekanisme yang dimaksud itu dimulai dengan pendaftaran di DPC untuk dibawa ke DPP guna mendapatkan pasangan.
Menurut Idham, kekalahan calon yang diusung partainya pada pilkada 2015 lalu harus menjadi renungan pengurus DPD, DPC, dan anak ranting untuk kembali bersemangat memenangkan pilkada. “Pilkada Kulon Progo dan pemilihan Wali Kota Yogyakarta harus dimenangkan,” ujar Idham. Seperti diketahui, calon yang diusung PDI Perjuangan kalah dalam pertarungan di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman.
Dalam kesempatan itu, Idham juga menginstruksikan kepada seluruh kader yang duduk di dewan agar semua kegiatan difokuskan di Kulon Progo dan Kota Yogya. “Program reses juga harus dimaksimalkan untuk menjalin komunikasi politik dengan masyarakat di dua wilayah tersebut,” tuturnya lagi.
Ditambahkan Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto, kader-kader di Sleman. Gunung Kidul, dan Bantul juga harus turun membantu memenangkan pilkada Kota Yogya dan Kulon Progo. “Tidak boleh berpangku tangan, tapi harus terlibat langsung dalam memenangkan pilkada. Juga pileg dan pilpres 2019 nanti. Semua elemen partai harus bekerja keras dan gotong royong,” kata Bambang.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yang ikut hadir dalam rapat kerja daerah PDI Perjuangan Yogya mengatakan, dirinya siap mendukung kebijakan yang akan dihasilkan dalam rapat kerja tersebut, termasuk dalam pemenangan pilkada di 2017 dan pileg 2019. Sebagai kader dan petugas partai, Hasto mengaku akan selalu berada di garis lurus partai. Tapi, ia belum memastikan apakah hendak mencalonkan diri kembali atau tidak. “Ini masih terlalu dini dijawab karena ada mekanisme partai dan harus dihormati seluruh kader,” tuturnya. [YUK/PUR]
