Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengajak pemimpin ASEAN melakukan percepatan langkah dan penguatan di bidang kesehatan. Percepatan vaksinasi di ASEAN sangat penting, karena masih rendah sekitar 10 persen di bawah rata-rata dunia.
“ASEAN harus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya”, desak presiden RI yang mengajak perang terhadap diskriminasi dan politisasi vaksin serta kesetaraan akses vaksin bagi semua. Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN ke-38 secara maya pada Selasa, 26 Oktober 2021 di Istana Bogor.
Hal-hal penting disampaikan:
(1) Pembelian vaksin untuk anggota ASEAN dipercepat.
(2) Penguatan arsitektur kesehatan kawasan ASEAN mengatasi pandemi. Harus melakukan harmonisasi darurat kebijakan kesehatan masyarakat antar negara ASEAN, terkait deteksi, mitigasi dan cross border policy.
(3) Covid-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasi sebagai pendanaan kesehatan kawasan ASEAN yang kuat.
(4) ASEAN Emergency Fund dijadikan pendanaan untuk akses mendapatkan alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin di masa darurat.
(5) ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies diperkuat lagi fungsi dan kelembagaannya.
(6) Mendorong kawasan ASEAN sebagai hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin di kawasan. Ini sebagai jaminan bila terjadi darurat kesehatan.
(7) Melakukan disiplin bekerja sama dan melangkah bersama agar pertumbuhan ekonomi ASEAN naik. Prediksi ADB ekonomi ASEAN tumbuh 5 persen pada 2022.
(8) Aktifkan kembali perjalanan diantara negara ASEAN, termasuk pariwisata yang aman dari Covid-19 dan dipercaya protokol kesehatannya oleh dunia. Penerapan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu diwujudkan segera.
(9) Percepat pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN yang tumbuh capai IDR 100 miliar pada 2020. Ini kawasan pertumbuhan internet tercepat di dunia dan menjadi kontribusi bagi pemulihan ekonomi global.
Peluang Ekonomi Hijau dan Ekonomi Digital Antara ASEAN-Korea Selatan
Kemitraan ASEAN dan Republik Korea dalam sektor ekonomi hijau dan ekonomi digital memiliki peluang sangat besar. “Harus fokus pada ekonomi masa depan, yaitu digital dan sustainable green economy”, ujar Presiden RI Joko Widodo pada KTT ASEAN-Republik Korea ke-22 secara maya di tempat yang sama, Istana Bogor.
Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan mencapai USD 200 miliar (2025), sedang peluang ekonomi hijau kawasan Asia Tenggara capai USD 1 miliar (2030). Sementara proyek The Korean Deal (meliputi digital dan green economy) mencapai USD 144 miliar (2025), Potensi pasa digital di Korea Selatan diperkirakan capai USD 236 miliar (2030) dan berkontribusi 13 persen dari PDB.
Presiden RI mengajak ASEAN-Korea Selatan berfokus pada:
(1) Pembentukan kebijakan kondusif bagi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi digital.
(2) Membentuk ekosistem yang nyaman bagi kedua sektor ekonomi tersebut.
(3) Investasi yang ekspansif dari dua jenis ekonomi tersebut.
(4) Mendukung alih teknologi, riset dan pengembangan kedua sektor tersebut.
(5) Memperkuat kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan industri hijau, energi baru terbarukan (EBT), digitalisasi ekonomi (termasuk UMKM dan layanan kesehatan).
(6) Aksi dekarbonisasi (mengutamakan ekonomi hijau) dapat beriringan dengan pembangunan ekonomi (win-win paradigma, bukan zero sum).
(7) Kemitraan ASEAN-Korea Selatan di sektor digital dan green economy, “dapat menjaga keberlangsungan planet bumi kita bagi generasi penerus”, ujar presiden RI.
ASEAN – Tiongkok: Saling Menghormati
Kemitraan ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok (RTT) terus dijalankan dengan saling menghormati dan menguntungkan, harapan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato pada KTT ASEAN-RTT ke 24 secara maya pada Selasa 26 Oktober2021 di Istana Bogor, “Masa 30 tahun adalah waktu yang cukup untuk membangun kepercayaan antara kita”, pesan presiden RI.
Presiden menyebut Laut Cina Selatan sebagai kawasan penting yang mempengaruhi kemitraan ASEAN-RRT. Hal-hal pokok pemikiran presiden RI:
(1) ASEAN-RRT memiliki kepentingan yang sama membangun kawasan damai dan stabil, termasuk di Laut Cina Selatan dengan menghormati hukum internasional.
(2) ASEAN tidak ingin terjebak di antara rivalitas yang akan merugikan.
(3) Laut Cina Selatan harus dikelola yang dapat membangun kemitraan untuk kesejahteraan.
(4) ASEAN ingin mengembangkan kerja sama secara terbuka, inklusif dengan semua mitra dalam 4 priortas (maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan penguatan perdagangan investasi).
(5) Kemitraan selama 30 tahun harus jadi dasar kuat bekerja sama.
(6) Keberhasilan kerja sama akan mewujudkan sebuah kemitraan strategis komprehensif.
[Iwan Kamah]
