Koran Sulindo – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi tampkanya pada Rabu ini (8/6) akan terserang sakit kepala. Karena, dia akan rapat kerja dengan Komisi II DPR, yang akan membahas wacana rasionalisasi atau memberhentikan sejuta pegawai negeri sipil (PNS) yang digembar-gemborkan Yuddy.
Menurut anggota Komisi II DPR Fandi Utomo, pernyataan Yuddy tentang rasionalisasi PNS sudah off side. Karena, perintah Presiden Jokowi soal kebijakan rasionalisasi PNS tidak dilakukan dengan pemecatan, melainkan berjalan secara alamiah. “Besok [hari ini], kami akan cecar soal itu. Tidak bagus juga kalau menteri enggak bisa menerjemahkan kebijakan presiden,” katanya di Gedung DPR, Selasa (7/6).
Ia juga menilai kinerja Menteri Yuddy secara keseluruhan kurang memuaskan dan Yuddy banyak membuat blunder, antara lain soal pengangkatan tenaga honorer. “Dia sudah menandatangani pengangkatan bersama DPR. Tapi, secara sepihak, dia malah mengingkari itu,” tuturnya.
Akan halnya anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyatakan, dirinya sangat kesal dengan wacana tidak masuk akal Yuddy memberhentikan sejuta PNS. Arteria justru meminta Yuddy mengundurkan diri. “Jadi, kenapa tidak dibalik saja? Kalau Kemen-PAN RB tidak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, menterinya pensiun dini saja. Bukan malah mau memecat satu juta PNS,” kata Arteria, Selasa kemarin juga.
Tugas Yuddy sebagai menteri, lanjutnya, adalah membina PNS yang tidak produktif. Bukan mencari gampang dengan memecat para PNS tanpa memikirkan dampak sistemis setelahnya.
Bahkan, Ketua DPR Ade Komaruddin juga mengatakan, Yuddy Krisnandi sebaiknya membicarakan rasionalisasi satu juta PNS atau aparatur sipil negara (ASN) itu sebelumnya bersama DPR. Karena, keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kebijakan publik yang berpengaruh kepada publik sebaiknya konsultasikan ke DPR. Ini untuk kebaikan negara dan kebaikan untuk menterinya juga. Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri,” ungkap Ade Komaruddin di Gedung DPR, Selasa kemarin juga.
Menteri Yuddy pada Senin lalu (6/60 berkilah, rencana memberhentikan sejuta PNS itu masih dalam tahap simulasi. Pihaknya saat ini tengah mematangkannya dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Kami baru mempresentasikan itu pada rapat KPRBN, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dipimpin wakil presiden. Kami sedang membuat laporan komprehensif untuk dilaporkan kepada presiden. Dalam waktu dekat, kami siapkan,” ujarnya. [CHA/PUR]
