Koran Sulindo – Komisi IV DPR juga belum mau memberi persetujuan terhadap anggaran yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Program-program yang diajukan KKP dan Kementan disebut tidak menceminkan pro pada nelayan dan petani.
Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, mengatakan anggaran yang disusun KKP jauh dari kepentingan dan kebutuhan nelayan. Semisal, pembelian 6 pesawat patroli dan pembelian satu kapal induk.
“Ini sama sekali tidak memberdayakan nelayan,” kata Edhy di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis [16/6].
Edhy mengatakan, pengawasan dan pemberdayaan nelayan itu sama-sama penting. Namun, mesti ada prioritas. DPR sebut Edhy lebih mengutamakan pemberdayaan nelayan. Apalagi banyak aturan yang melarang nelayan menggunakan alat-alat tradisional dan dianggap merusak ekosistem laut.
Untuk ini, kata Edhy, negara perlu hadir. Nelayan bukanlah musuh. Soal pengadaan pesawat dan kapal induk, pengawasan wilayah laut dan perairan bisa dilakukan dengan satelit yang sudah dimiliki KKP. “Tinggal koordinasi saja dengan pihak-pihak lainnya.”
Sementara itu, anggota Komisi IV dari Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, capaian bidang pertanian jauh dari target. Padahal anggaran meningkat 5 kali lipat selama 5 tahun terakhir.
Tujuan Kementan seperti swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, membendung alih fungsi lahan tidak pernah tercapai dalam 5 tahun terakhir. Padahal anggaran meningkat saban tahun.
Mahfudz mengingatkan janji Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan pembukaan lahan baru seluas 2 juta hektare. Pelibatan tentara untuk merealisasikan program tersebut juga tidak efektif karena tentara tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mencetak sawah baru seperti pengairan dan lain sebagainya.
Mahfudz juga khawatir akan serapan anggaran yang hingga Juni 2016 baru 20 persen. Padahal waktu tinggal 6 bulan lagi. Ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan target penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. [Kristian Ginting]
