Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato mengakui kemerdekaan Lugansk dan Donetsk dua wilayah bergejolak di Ukraina timur melalui siaran televisi nasional secara berapi-api. Pernyataan Putin dilakukan saat munculnya ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan negara sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO.
“Saya percaya perlu untuk mengambil keputusan yang lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk,” kata Putin, dikutip dari AFP.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit federal baru Senin, 22 Februari, mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, yang sejak 2014 telah berperang melawan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Donbass. Dengan sikap ini, Federasi Rusia memandang konflik di Ukraina tidak lagi sebagai perang saudara, tetapi sebagai konfrontasi antara negara-negara yang berbeda.
Langkah itu disambut oleh penduduk di wilayah Donbass, yang selama delapan tahun telah menunggu pengakuan internasional atas kebebasan mereka. Seperti yang diharapkan, langkah itu segera didukung dan diikuti oleh negara-negara nonblok lainnya, seperti Kuba, Serbia, Venezuela, antara lain, yang secara signifikan memperluas kemungkinan dimasukkannya republik berdaulat Donbass dalam skenario internasional, baik dari perspektif politik dan diplomatik serta dari satu komersial.
Dalam pidatonya, Putin menekankan bahwa Ukraina adalah bagian dari sejarah Rusia dan bahwa pembentukan negara Ukraina adalah karena inisiatif politik Moskow selama masa Soviet.
“Ukraina bukan hanya tetangga bagi kami, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan ruang spiritual kami. Ini adalah rekan-rekan kami, keluarga kami, orang-orang yang memiliki darah dan ikatan keluarga dengan kami. Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh Rusia, lebih tepatnya oleh Bolshevik, Rusia Komunis. Proses ini terjadi setelah Revolusi 1917 sebagai bagian dari kebijakan Bolshevik, Soviet Ukraina muncul, yang bahkan hari ini dapat disebut ‘Ukraina Vladimir Ilyich Lenin’. Dia adalah penulis dan arsiteknya. Ini sepenuhnya ditegaskan dalam dokumen arsip, termasuk arahan keras Leninis tentang Donbass, yang secara harfiah didesak ke Ukraina”. tegas Presiden Rusia itu.
Sebelumnya, Rusia menangani perang di Donbass sebagai konflik sipil, mendukung milisi populis hanya melalui cara diplomatik. Ini karena pandangan Lugansk dan Donetsk sebagai bagian dari wilayah Ukraina, yang perlu diintegrasikan ke Kiev di bawah aturan dasar koeksistensi dan jaminan perlindungan kemanusiaan.
Ketika konflik meningkat, bantuan Rusia menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, tetapi mengirim pasukan ke wilayah tersebut dapat dipandang sebagai “invasi” atas kedaulatan Ukraina. Maka, Rusia bertindak secara strategis untuk mempertahankan legalitas tindakannya dan menguntungkan penduduk Donbass dengan cara mengakui kedua republik, yang juga mengizinkan pengerahan pasukan penjaga perdamaian dengan persetujuan pemerintah daerah.
Dengan kata lain, Rusia menemukan cara untuk campur tangan dalam konflik tanpa melakukan invasi ke Ukraina. Milisi lokal, yang sampai sekarang memiliki sedikit sumber daya untuk menghadapi kekerasan negara Ukraina, akan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata Rusia untuk mencegah serangan lebih lanjut dan melindungi penduduk sipil.
Secara definitif melalui pengakuan negara Ukraina bagian timur sebagai negara merdeka Rusia tidak melakukan tindakan ilegal di bawah hukum internasional. Dengan pengakuan negara-negara baru, Moskow memiliki hak untuk melindungi mereka dari agresi apa pun.
Sebelumnya, Ukraina, atas pengaruh NATO dan AS, menyatakan Rusia akan melakukan invasi dengan agresi di Donbass dan berharap untuk menerima dukungan Barat. Tapi ini tidak terjadi, karena Rusia menemukan cara untuk membantu republik baru ini secara legal dan tanpa invasi.
Di pihak Rusia, terlepas dari perubahan situasi, kemungkinan fokus utama strategi Rusia untuk Donbass tetap sama yaitu untuk menetralkan konflik. [PTM]
