Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin beserta ratusan tokoh menyatakan sikap untuk menolak hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam pernyataannya, Din menilai kontestasi politik itu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (21/2).
Para tokoh juga menyatakan pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang, khususnya dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, dasar sikap tersebut disampaikan diklaim karena mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024.
Penyimpangan dinilai telah terjadi mulai dari jelang tahapan hingga penayangan hasil quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” kata Din.
Para tokoh juga menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya soal pemberian bantuan sosial (bansos) yang gencar jelang pemungutan suara. Beberapa faktor lainnya terkait penggelembungan suara di sejumlah TPS untuk pasangan Prabowo-Gibran.
Selain itu, mereka juga menyinggung soal rekayasa kecurangan dari data IT milik KPU. “Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang [by design] menguntungkan paslon 02,” tegas Din.
Pernyataan sikap bersama itu ditandatangani oleh 135 tokoh. Beberapa nama yang terdapat dalam pernyataan sikap tersebut diantaranya mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, pakar telematika Roy Suryo, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, hingga penyanyi Elvi Sukaesih. [PAR]
