Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pencapaian Visi Indonesia 2045 membutuhkan peningkatan investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).
Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR pada Selasa (27/08), Menkeu menyatakan bahwa APBN di masa transisi ini berfokus pada program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.
Menkeu menekankan bahwa peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia dilakukan dengan meningkatkan produktivitas melalui SDM yang makin terampil, berkat pendidikan yang lebih baik, serta revitalisasi industri dan hilirisasi.
Langkah ini akan memperkuat posisi geopolitik Indonesia yang saat ini berada dalam situasi yang cukup strategis. “Ini adalah posisi yang cukup baik bagi Indonesia untuk terus menjaga daya saing dan memperdalam reformasi struktural agar komposisi ekonomi kita relatif kuat dan resilient menuju Indonesia emas 2045,” ujar Menkeu, dilansir dari laman resmi kemenkeu.go.id.
Dalam persiapan APBN 2025, Menkeu terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan presiden terpilih untuk menentukan area-area prioritas yang akan dituangkan dalam RAPBN 2025.
“Ada prioritas baru yang mendapatkan penekanan dan ada keberlanjutan yang tetap dijaga, semuanya ada di dalam amplop atau total pagu anggaran 2025,” jelasnya.
Fokus APBN 2025: Pendidikan, Perlindungan Sosial, Infrastruktur, dan Kesehatan
Dalam APBN 2025, sektor pendidikan akan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Selain meneruskan program-program yang sudah ada seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa melalui LPDP.
Anggaran ini juga akan diarahkan untuk program lain, seperti pemberian makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, renovasi ruang kelas, pembangunan sekolah unggulan, serta program link and match untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke pasar.
Perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dengan melanjutkan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan sinergi serta integrasi dengan kartu kesejahteraan.
Menkeu juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat untuk menghadapi transisi demografi menuju aging society di Indonesia.
Sementara itu, sektor infrastruktur mendapat alokasi Rp400,3 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, seperti jaringan irigasi, bendungan, pembangunan sekolah unggulan, dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk sektor kesehatan, dialokasikan Rp197,8 triliun yang akan digunakan untuk upaya promotif dan preventif, termasuk percepatan penurunan stunting, penurunan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas. Selain itu, efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional melalui PBI juga akan tetap didukung.
Ketahanan Pangan dan Sektor Hukum serta Pertahanan dan Keamanan
Dalam hal ketahanan pangan, Rp124,4 triliun akan dialokasikan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembukaan lahan pangan baru, pembangunan lumbung pangan, dan akses pembiayaan kepada petani. Dana ini juga bertujuan untuk menciptakan cadangan pangan nasional yang memadai.
Untuk sektor hukum dan pertahanan keamanan (hankam), anggaran sebesar Rp372,3 triliun akan digunakan untuk modernisasi alutsista, peningkatan daya tahan digital dari ancaman siber, serta dukungan operasional hukum dan hankam. “Kami juga akan meningkatkan kemampuan industri strategis untuk memperkuat daya tahan nasional,” pungkas Menkeu.
Dengan strategi yang menyeluruh ini, APBN 2025 diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, memastikan Indonesia tetap kompetitif dan resilient di tengah tantangan global. [UN]
