Jakarta – Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkelakar mengenai pansus haji kepada Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama RI, Prof. Hilman Latif, MA, PhD. Muhaimin berkelakar kalau Pak Dirjen sakti.
“Meskipun ramai ada pansus, pansus Haji maksudnya tetap gak kelihatan, yang kelihatan Menterinya, Berarti Dirjennya sakti, wiridnya kuat,” Ujar Muhaimin saat menyampaikan pidato pada pembukaan acara diskusi publik dengan tema ‘revisi undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh di gedung DPP PKB, Salemba Jakarta Pusat, Rabu (19/02/2025).
Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Imin sempat menyampaikan bahwa selama dirinya menjadi pengawas Haji empat kali, penyelenggaraan Haji perlu ada perbaikan dan berharap permasalahan Haji dikelola oleh kementerian tersendiri, terpisah dari kementerian Agama.
“Salah satu usulan kita dari awal adalah, Pemisahan kementerian agama dengan kementerian haji, Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya, Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi, Yaitu ada badan penyelenggara haji, tapi belum menjadi kementerian,” kata Gus Imin.
Menurut Muhaimin pemisahan kementerian Agama dan Kementerian Haji menjadi penting karena ada hal yang harus diutamakan dalam pengelolaan penyelenggaraan Haji yaitu Kementerian Haji, pengelolaan keuangan Haji, dan lembaga pelaksana di daerah.
“Penyelenggara yang pertama kementerian, Penyelenggara yang kedua, Penyelenggara pengelolaan keuangan haji, Dan yang ketiga tentu saja, Lembaga pelaksanaan di daerah dan di lokasi haji,” Ujar Muhaimin
Muhaimin juga sempat memberikan ususlan agar Indonesia mempunyai hotel sendiri di Mekah dan Madinah untuk menunjang kebutuhan para jemaah Haji maupun Umroh yang sedang melaksanakan ibadah disana
Dirinya menilai dengan adanya aset yang tersedia di tanah suci dan bisa produktif, itu bisa menjadi nilai positif dan efisiensi untuk jamaah dan pemerintah Indonesia.
“Kalau ada duit harus beli hotel di Mekah dan Madinah, beli hotel dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun, beli hotel atau bikin kondominium, atau bikin apartemen atau apa saja, yang memungkinkan aset itu menjadi produkif,” Pungkasnya. [IQT]
