Setiap tanggal dalam kalender kerap menyimpan makna historis yang penting, termasuk 27 Desember yang diperingati sebagai Hari Kesatuan Gerakan PKK. Peringatan ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan refleksi atas perjalanan panjang sebuah gerakan sosial yang tumbuh dari kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa.
Melansir laman resmi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memberdayakan perempuan agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia.
Namun, jauh sebelum dikenal luas seperti saat ini, akar gerakan PKK berawal dari sebuah seminar sederhana bertajuk Home Economic yang digelar di Bogor pada tahun 1957. Seminar tersebut melahirkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga, sebuah konsep dasar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.
Rumusan ini tidak berhenti sebagai wacana. Pada tahun 1961, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menindaklanjutinya dengan menetapkan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sebagai bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah.
Upaya penyebarluasan gagasan ini semakin diperkuat melalui pendirian Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) pada Mei 1962 di Desa Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari sinilah benih gerakan pemberdayaan keluarga mulai tumbuh secara lebih terstruktur di tengah masyarakat.
Namun, perjalanan PKK tidak terlepas dari konteks sosial yang memprihatinkan. Sekitar tahun 1967, kondisi kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah, khususnya di wilayah Dieng, Kabupaten Wonosobo, berada dalam situasi krisis.
Banyak warga menderita penyakit Honger Oedeem (HO) akibat kekurangan gizi. Realitas pahit ini menggugah kepedulian Ibu Isriati Moenadi, istri Gubernur Jawa Tengah saat itu. Merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan rakyat, ia menggagas pembentukan PKK di Jawa Tengah, mulai dari tingkat provinsi hingga menjangkau desa dan kelurahan.
Kepengurusan PKK kala itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari istri pimpinan daerah, tokoh masyarakat, hingga perempuan dan laki-laki yang memiliki kepedulian sosial. Fokus utama gerakan ini adalah pelaksanaan 10 Segi Pokok PKK secara intensif dan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan PKK di Jawa Tengah menarik perhatian pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia kemudian menganjurkan Menteri Dalam Negeri agar gerakan PKK diterapkan secara nasional.
Langkah penting terjadi pada 27 Desember 1972, ketika Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah. Surat ini menetapkan perubahan nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta ditembuskan kepada seluruh gubernur di Indonesia. Tanggal inilah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah PKK.
Perkembangan PKK semakin menguat pada tahun 1978 melalui Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK. Dari forum ini lahir 10 Program Pokok PKK yang hingga kini menjadi dasar dan ruh Gerakan PKK di seluruh Indonesia. Penguatan kelembagaan terus berlanjut, salah satunya melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 yang mengubah Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan PKK ditempatkan sebagai Seksi ke-10 di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri.
Pada tahun 1982, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 menetapkan pembentukan Tim Penggerak PKK Pusat yang dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri Menteri Dalam Negeri saat itu. Sejak saat itu, Gerakan PKK memasuki fase pemantapan melalui berbagai pelatihan, orientasi, rapat koordinasi, serta rapat kerja nasional. RAKERNAS I PKK dilaksanakan pada Maret 1982, disusul RAKERNAS II PKK tahun 1983 di bawah kepemimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, yang semakin memperkuat fondasi kelembagaan PKK.
Pengakuan negara terhadap peran strategis PKK semakin nyata pada Sidang Umum MPR Tahun 1983 melalui TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, yang menegaskan PKK sebagai salah satu sarana peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Hal ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 yang mengatur secara rinci pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas, hingga atribut Gerakan PKK.
Memasuki tahun 1987, atas persetujuan Presiden RI, kelompok-kelompok PKK dibentuk hingga tingkat paling bawah, yakni dusun atau lingkungan, RW, RT, serta kelompok Dasawisma. Sejak 1988, kiprah PKK mulai menuai berbagai penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Maurice Pate Award dan Sasakawa Health Prize. Pada tahun yang sama, RAKERNAS III PKK dilaksanakan, dan Gerakan PKK juga menerima Penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat.
Puncak penguatan identitas PKK terjadi dalam RAKERNAS IV PKK tahun 1993 yang dipimpin oleh Odiana Rudini. Dalam forum tersebut ditetapkan bahwa 27 Desember diperingati sebagai Hari Kesatuan Gerakan PKK. Sejak saat itu, tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai momentum kebersamaan, refleksi, dan penguatan peran PKK dalam membangun keluarga yang berdaya dan masyarakat yang sejahtera.
Semangat tersebut tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam praktik di tingkat akar rumput. Hal ini tercermin melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan kelompok perempuan yang dilaksanakan di Desa Cimenga, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Pelatihan ini menegaskan pentingnya peran PKK dalam pembangunan desa dan percepatan pencapaian SDGs Desa, sekaligus menjadi ruang pembekalan bagi kader PKK agar memiliki inovasi, kapasitas, dan pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Melalui kegiatan semacam ini, PKK hadir sebagai kekuatan sosial yang adaptif dan relevan dengan tantangan pembangunan masa kini.
Hingga kini, Gerakan PKK tetap berpegang pada 10 Program Pokok PKK, yakni Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, serta Perencanaan Sehat. Kesepuluh program tersebut menjadi fondasi kerja PKK dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga semangat awal gerakan yang lahir dari kepedulian, kebersamaan, dan pengabdian untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. [UN]
