Sulindomedia – Ada ribuan buruh yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu ini (6/2/2016). Mereka menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sejumlah perusahaan asing di Tanah Air.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi demonstrasi yang dilakukan secara serempak di beberapa kota besar diikuti sekitar 30 ribu buruh.
“Tuntuan aksi 30 ribu buruh di hari ini adalah untuk menyuarakan dua tuntutan, menolak PHK massal terhadap buruh Indonesia serta menolak upah murah dengan pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015,” kata Said saat turut mengawal aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan itu.
Aksi demonstrasi buruh juga dilakukan di berbagai daerah lain, antara lain di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, Semarang, dan Batam.
Memang, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 yang hanya 4,79% dinilai belum mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai, sangat berat bagi pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada tahun ini. Bahkan, situasi ekonomi 2016 diperkirakan akan jauh lebih sulit karena tekanan sektor domestik dan luar negeri semakin besar.
Ekonom Universitas Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan, pertumbuhan ini terendah sejak enam tahun terakhir atau sejak 2010. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan terendah di tahun 2009, yang tumbuh 4,5%, namun pada tahun 2010 melesat ke 6,1%.
Menurut Destry, terdapat beberapa faktor yangt memengaruhi terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain hambatan di sektor domestik dan sektor luar negeri atau global. Pada sektor domestik, perlambatan dipicu oleh nomenklatur pemerintah pada beberapa lembaga atau kementerian. Ditambah lagi keterlambatan realisasi APBN yang baru semester II 2015 bisa digunakan.
“Keterlambatan pencairan dana karena ada penyesuaian APBNP serta juga ada penyesuaian di kementerian, termasuk perubahan nomenklatur yang menyebabkan ekonomi melambat. Akibat usulan belanja negara juga telat, baru bisa direalisasi semester II-2015,” kata Destry.
Sementara itu, dari sektor luar negeri, ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Cina. Apa yang terjadi sekarang, ungkap Destry, karena dampak ekonomi global yang juga sedang mengalami perlambatan sehingga ekspor Indonesia turun karena permintaan global juga sedang turun. “Ini juga berpengaruh ke sektor industri yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Ini terlihat dari banyaknya industri global Indonesia yang kolaps dan mulai mengurangi pekerjanya dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut data dari KSPI, sampai sekarang ini sudah 13 perusahaan yang melakukan PHK secara bertahap sampai dengan Maret 2016, yakni Panasonic, Toshiba, Starling, Shamoin, Jaba Garmindo, Yamaha, Astra Honda Motor, Hino, Astra Komponen, AWP, Aishin, Musashi, dan Sunstar.
Gelombang PHK juga akan menimpa pekerja perusahaan di sektor pertambangan akibat kondisi pasar yang tengah lesu. Perusahaan Trakindo dan United Tractors, misalnya, sejak akhir 2015 telah melakukan PHK bertahap. Diperkirakan lebih dari 10 ribu pekerja akan menjadi korban PHK sampai Maret 2016.
“Kalau ini dibiarkan, total PHK mencapai 50 ribu, sama dengan PHK tahun 2015 yang mencapai 50 ribu karyawan,” kata Said Iqbal.
Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat mengatakan, maraknya PHK tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, walau diakui pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi angka pengangguran bila pertumbuhan ekonomi masih di level 4,79%. Idealnya pertumbuhan ekonomi di atas 6%, bahkan kalau bisa 7%. “Inilah yang tengah kita upayakan, memicu pertumbuhan setinggi-tingginya. Angka pertumbuhan di atas 6% atau kalau bisa 7% adalah sesuatu yang akan sangat baik bagi Indonesia,” ujar Darmin.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy juga telah mengatakan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengurangi angka pengangguran bila pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah 5%. “Pemerintahan harus lebih fokus untuk menciptakan stabilisasi ekonomi makro. Untuk pemerintahan selanjutnya, saya harapkan nantinya berfokus kepada mikro ekonomi sehingga penciptaan lapangan kerja bisa tercapai,” kata Noorsy.
Hasil survei Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan tingkat pertumbuhan Indonesia 4,79% pada 2015 tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, ILO menilai pertumbuhan ekonomi rata-rata harus meningkat menjadi 5-6%. Tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan memberikan pekerjaan bagi 2 juta penduduk. Angka kemiskinan di Indonesia pada 2015 ditaksir sekitar 30,25 juta jiwa. Dengan maraknya PHK berarti akan menambah jumlah kemiskinan di Tanah Air.
Tidakkah pemerintah harus bergerak cepat agar masalah ikutan yang biasanya muncul akibat PHK massal bisa segera diantisipasi, misalnya banyaknya anak-anak yang kekurangan gizi, putus sekolah, tingginya tingkat kejahatan, dan bukan tidak mungkin terjadi kerusuhan sosial? [ARS/PUR]
