PEMERINTAH Provinsi Sulut pun telah membuat Sistem Informasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan berbasis aplikasi Helpdesk Trouble Ticketing System LPSE Provinsi Sulut dan Aplikasi e-Reporting LPSE Provinsi Sulut. Juga pembentukan Tim Pembina Samsat untuk Upaya koordinasi dan peningkatan sinergitas semua pihak yang tergabung dalam pelayanan Samsat.
Terkait itu, ada penambahan Unit Pelayanan Samsat Pembantu di Tuminting, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Samsat Drive-through. Juga ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di unit-unit pelayanan Samsat serta pendekatan pelayanan/penambahan unit pelayanan di wilayah tertentu.
Untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dibuatlah program berbasis aplikasi online. Nama aplikasinya e-SAMSAT OD-SK [Online dalam Selesaikan Kewajiban) Pajak Ranmor. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulut, Kepolisian Daerah Sulut, PT Jasa Raharja Cabang Sulut, dan Bank SulutGo.
Untuk pembangunan daerahnya, Pemerintahan Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly dan Steven juga telah menetapkan 10 prioritas. Kesepuluh prioritas tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; pembangunan pendidikan; pembangunan kesehatan’ revolusi mental dan reformasi birokrasi; infrastruktur dan pengembangan wilayah; kedaulatan pangan; trantibmas dan kesuksesan pemilu; peningkatan daya saing investasi; pembangunan pariwisata, serta; pengelolaan bencana dan mitigasi iklim. Semua prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada lebih dari 630 program kerja.
Dalam kesempatan yang berbeda, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mengatakan, 10 prioritas daerah itu akan dikerjakan dalam program-program pembangunan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sulut Tahun 2019, dengan nilai proyeksi APBD mencapai Rp 4.189.199.182.341 untuk mendanai prioritas pembangunan daerahnya.
“Dalam RKPD 2019 ini, APBD Provinsi Sulut diproyeksikan hampir Rp 4,2 triliun”, tutur Steven.
Dalam hal pengelolaan keuangan selama 2016-2017 dilaksanakan Implementasi Gerakan Nasional Non-Tunai untuk Transaksi Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulut. Juga dibuat jaringan online SIMDA Keuangan dan Kasda On-line untuk mempercepat proses pencairan uang dari kas daerah kepada pihak ketiga dan bendahara SKPD.
Target Pendapatan Daerah (Patda) tahun anggaran 2017 lalu ditetapkan sebesar Rp 3.723.697.617.672, dengan realiasi capaian kinerja sebesar Rp 3.731.908.476.107 atau mencapai 100,22%. Akan halnya untuk Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 3.852.822.284.520, dengan jumlah serapan capaian kinerja sebesar Rp 3.555.248.335.529 atau mencapai 92,28%, meningkat dibanding tahun 2016 yang berada pada 89,98%.
Pada tahun 2017 itu, Pemerintah Provinsi Sulut juga berhasil mempertahankan prestasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Yang sebelumnya juga diraih di tahun 2016 untuk Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2015.
Masih banyak lagi kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Olly dan Steven. Beberapa di antaranya adalah terlaksananya Pengelolaan Belanja Transfer Pemprov; penerapan program strategis yang dikenal dengan ODSK [Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan] sebagai instrumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, untuk menangani secara serius masyarakat miskin di sana, dan; pengadaan aplikasi Engesan [COAMN Center Pendidikan], yang digunakan untuk memantau setiap kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan sekolah tertentu.
Menurut data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulut untuk SD sebesar 106,09%; SMP 106.93%, dan; SMA 88,22%; Angka Partisipasi Murni (APM) SD 89,93%; SMP 76,19%, dan; SMA 61,97%.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun sebesar 98,12%; usia 13-15 tahun sebesar 88,50%, dan usia 16-18 tahun sebesar 68,52%. Adapun angka putus sekolah untuk tingkat SD sebesar 0,13%; SMP 0,37%; SMA 0,08%, dan SMK 0,40%.
Pendek kata, hampir seluruh bidang yang ada di tengah masyarakat Sulut mengalami kemajuan yang besar dalam rentang waktu dua tahun belakangan ini. Nama Bumi Nyiur Melambai pun semakin berkibar dan rakyatnya bertambah sejahtera. [Advertorial/PUR]
