Hardi dan G30S
Setelah berhenti dari jabatan Wakil Perdana Menteri tahun 1959, Hardi memfokuskan karyanya dalam PNI. Namun di waktu itu juga terjadi pergeseran situasi politik internal PNI.
Dalam Kongres PNI tahun 1960, Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi ketua umum PNI, didampingi oleh Surachman sebagai sekretaris jenderal. PNI Ali-Surachman perlahan menggeser PNI menuju orientasi politik radikal kiri: mempererat hubungan dengan PNI, menyatakan Marhaenisme sebagai “Marxisme Indonesia” pada tahun 1964, dan puncaknya memecat massal pimpinan PNI yang antikomunis pada Agustus 1965. Pemecatan massal ini juga menyasar Hardi.
Dalam prolog G30S, Hardi seakan menjadi ‘orang kalah’: ia telah dijungkal dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri, tidak mendapat kursi di DPR-GR, dicap sebagai “Marhaenis gadungan”, dan kini ia dikeluarkan dari partainya sendiri.
Ia mengaku pernah mendatangi Bung Karno pada Mei 1965 dan memperingatkannya tentang rencana PKI melaksanakan “kudeta”, namun peringatan itu tidak dihiraukan oleh Bung Karno (hlm. 165). Demikian, menurut pengakuannya sendiri (hlm. 165), prakarsa Hardi “bagaikan garam ditelan samudera”.
Namun G30S menjadi titik balik bagi Hardi dan kelompoknya. Setelah Sekjen PNI Surahman menyatakan dukungannya terhadap G30S, kelompok yang disingkirkan oleh PNI Ali-Surahman menyatakan dirinya sebagai pengurus tandingan, di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya (disingkat PNI Osa-Usep) pada tanggal 6 Oktober 1965 (hlm. 40). Dalam pengurus darurat itu, Hardi menjabat sebagai Ketua I DPP.
Selama beberapa bulan setelahnya, PNI dilanda oleh tekanan dari luar dan dari dalam. Cabang-cabang PNI pecah, massa PNI dianggap sebagai simpatisan PKI, dan aktivitas PNI bahkan dilarang di berbagai daerah.
Di tengah ini semua, Hardi bersama PNI Osa-Usep memperjuangkan PNI yang dapat hidup dalam sebuah Indonesia pasca-G30S– singkatnya, PNI yang antikomunis. Hardi ikut serta dalam kongres PNI April 1966 yang menjungkal golongan kiri dari PNI, dan ia terpilih sebagai Ketua I DPP.