Indonesia pernah menjadi negara yang cukup mandiri, mampu berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Itu terjadi di era Presiden Soekarno.
Ketika itu, Indonesia juga punya utang luar negeri, namun relatif tak banyak, “hanya” US$ 2,5 miliar. Utang itu sebagian dipergunakan untuk memperkuat pertahanan Indonesia, termasuk pembelian alat utama sistem pertahanan. Sebagian yang lain digunakan untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan rakyat banyak dan memperlancar roda pembangunan bangsa di masa depan, antara lain pembangunan Bendungan Jatiluhur, pembangunan pabrik baja Krakatau Steel, serta pembangunan pabrik pupuk Sriwijaya dan Petrokimia Gresik.
“Plan pembangunan kita harus merupakan plan massa,” kata Bung Karno. Itu artinya, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia adalah massa rakyat, bukan elite politik dan segelintir konglomerat.
Kemiskinan memang masih ada. Namun, memasuki tahun 1960-an, hampir 80% aktivitas ekonomi Indonesia telah berada di tangan nasional. Perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, juga diambil alih dan dijadikan perusahaan nasional.
Namun, sejarah mencatat, apa yang sedang dijalankan bangsa Indonesia pada masa itu dijegal negara-negara berwatak imperialis dan kolonialis. Para komprador mereka lalu mengelola negara ini secara ugal-ugalan, termasuk membungkam orang atau pihak yang mengkritisi mereka, bahkan dengan senjata. [Pur]
