Partisipasi Kebangsaan Tionghoa
Di samping pekerjaan politik nasionalnya, Yap mencurahkan sebagian besar energi politiknya setelah kemerdekaan untuk memperjuangkan partisipasi penuh orang Indonesia keturunan Tionghoa sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
Dalam pandangan Yap, kunci utama dalam membangun rasa setia kawan antara golongan keturunan Tionghoa dengan ‘pribumi’ di Indonesia adalah melalui pendidikan (hlm. 56).
Berlawanan dengan kebijakan politik Belanda yang mendirikan sistem pendidikan yang terpisah antara ‘pribumi’ dengan Tionghoa, Yap menginginkan adanya sebuah sistem pendidikan nasional yang melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan.
Harapan Yap adalah bahwa sistem pendidikan yang inklusif dan tidak membeda-bedakan itu dapat menciptakan persahabatan antara anak-anak Indonesia, dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, persahabatan ini akan menciptakan solidaritas nasional yang kuat.
Salah satu cara lain yang menurut Yap dapat memperdalam kecintaan orang keturunan Tionghoa pada Indonesia adalah melalui pendidikan politik.
Di Bandung setelah kemerdekaan, Yap menyelenggarakan kursus pendidikan politik bagi pemuda-pemuda keturunan Tionghoa yang isinya menjelaskan tentang perbedaan pandangan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia, tanpa pernah memaksa mereka untuk masuk ke suatu partai tertentu.
Hal ini merupakan cerminan dari pendirian politik Yap yang demokratis, mengingat Yap sendiri tentu memiliki kepentingan politik pribadinya sebagai seorang pengurus PNI.
Menurut Yap, terlepas dari partai politik yang dipilih oleh masing-masing individu, partisipasi politik adalah mutlak perlu dilakukan oleh keturunan Tionghoa di Indonesia. Menurutnya, pluralisme politik itulah yang dapat memajukan keadaan politik warga keturunan Tionghoa dalam bangsa Indonesia (hlm. 33).
Hal ini sendiri terlihat dalam konteks keberagaman pandangan politik yang tumbuh dalam kalangan Tionghoa dalam dasawarsa 1950-an: ada beberapa orang keturunan Tionghoa yang masuk PNI seperti Yap sendiri, ada orang keturunan Tionghoa beragama Islam yang masuk Partai Masjumi seperti Tan Kim Liong (alias Mohammad Hasan, yang belakangan menjadi menteri dalam Kabinet Dwikora I), dan ada pula orang keturunan Tionghoa yang masuk partai-partai politik lain, seperti Tan Wie Lie (Partai Kristen Indonesia) dan Tjung Ting Jan (Partai Katolik).
Salah satu saran lain yang diberikan Yap pada keturunan Tionghoa adalah untuk secara sukarela masuk ke dalam dinas angkatan bersenjata. Ini merupakan suatu pandangan yang revolusioner pada masanya (bahkan sampai sekarang) mengingat orang Tionghoa dilarang masuk ke dalam dinas ketentaraan pada masa penjajahan Belanda (hlm. 73).
Saran ini pun sebetulnya sudah dilakukan oleh beberapa orang keturunan Tionghoa yang sezaman dengan Yap, misalnya The Kim Goan, yang pernah menjadi intelijen militer pada zaman Revolusi dan belakangan terpilih menjadi seorang anggota Dewan Konstituante mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dikenal dekat dengan kalangan militer.
Dalam edisi selanjutnya, Revolusi Kita akan membahas tentang sekitar Peristiwa 10 Mei 1963 yang memaksanya untuk pergi keluar dari Indonesia.
Jonathan Siborutorop | Pemuda Marhaenis
