Koran Sulindo – Dua dekade sejak bergulirnya reformasi, kualitas demokrasi Indonesia stagnan tanpa perkembangan.
Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsuddin Haris menilai Tata kelola pemerintahan tak kunjung lebih baik, korupsi konflik sektarian merajalela.
“Demokrasi yang bisa dikatakan stabil, namun dilemanya pada saat yang sama kualitasnya stagnan,” kata Syamsudin seperti dikutip antaranews.com Jakarta, Selasa (15/5).
Demokrasi stagnan karena cenderung terperangkap ke dalam demokrasi elektoral yang hanya mementingkan prosedural.
Beberapa faktor yang disinyalir menjadi mandeknya sistem demokrasi setelah tumbangnya orde baru di antaranya adalah warisan kolonial dan rezim yang otoriter.
Beberapa hal lainnya yakni eksploitasi ekonomi dari segelintir kekuatan kapitalis, pola dan setting transisi demokrasi tidak menjanjikan termasuk kegagalan konsolidasi kekuatan politik sipil.
Reformasi institusi cenderung inkonsisten dan tidak koheren serta tambal sulam dan ambigu.
Syamsudin juga menambahkan meski seelah 1998 rakyat seolah lebih berdaulat, namun mereka cenderung bertindak sebagai sebagai massa dibanding warga negara. Ini memicu kedaulatan rakyat lebih tampak di jalanan ketimbang di dalam sidang DPR dan DPRD.
“Seperti pada era Soeharto, rakyat masih diperlakukan sebagai ‘massa mengambang’ yang didekati dan diimingi harapan menjelang pemilu dan pilkada, yang masa depannya dicampakkan para elite setelah pesta demokrasi,” katanya.
Sejatinya ada peluang dan tantangan untuk mewujudkan sebuah demokrasi substansial yang inklusif, dan terkonsolidasi ke depan.
Pertama, secara historis komitmen keindonesiaan yang berpondasikan keberagaman begitu kuat, dan mengalahkan perbedaan berbasis identitas SARA.
“Jangan lupa bangsa ini pernah memiliki pemimpin yang rela hidup miskin dan menderita demi bangsanya,” kata Syamsudin.
Dengan kata lain, para pemimpin bangsa di masa lalu pernah menjadikan partai, parlemen dan jabatan pemerintahan sebagai wadah mengabdi bagi bangsa, bukan sekadar tempat mengambil keuntungan pribadi seperti sekarang.
Kedua, secara komperatif indeks demokrasi Indonesia cukup baik tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di tingkat global.
“Tingkat ketahanan demokrasi Indonesia cukup baik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan demokrasi juga relatif menjanjikan,” kata dia.
Ketiga, secara global, pada tahun 2016 tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam negeri adalah tertinggi di dunia.
Modal kepercayaan publik, mesti dikelola secara cerdas sehingga kepercayaan masyarakat bisa mendorong percepatan pembangunan di semua bidang dan pada akhirnya berkontribusi bagi peningkatan kualitas keadilan dan kesejahteraan.
Keempat, Indonesia memiliki elemen masyarakat sipil yang relatif otonom terhadap negara sehingga berkontribusi dalam mendorong, memperjuangkan dan mengawal demokrasi. [CHA/TGU]
