Koran Sulindo – Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 21 triliun untuk Program Beras Sejahtera yang akan diserahkan kepada 15 juta penerima manfaat.
Dengan anggaran sebesar itu, Presiden Joko Widodo meminta agar program tersebut harus benar-benar menjadi prioritas yang harus disukseskan.
“Jangan sampai ada keterlambatan. Saya minta Bulog mengikuti, Mentan, BUMN, Menko PMK bisa ikuti supaya beras ini sampai ke penerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun,” kata Jokowi di di Istana Bogor, Selasa (5/12).
Presiden mengilustrasikan, jika satu penerima manfaat itu memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang maka akan terdapat 60 juta jiwa kesejahteraannya bakal terpengaruh oleh progam tersebut.
Presiden juga mengingatkan, pada bulan Maret 2018 pemerintah akan digelar Survei Sosial Ekonomi Nasional yang bakal menjadi perhitungan angka kemiskinan di Indonesia. Pada survei tersebut, Badan Pusat Statistik akan menanyakan apakah dalam empat bulan terakhir warga menerima Rastra. “Oleh sebab itu, saya minta jangan sampai, sekali lagi, seperti tahun ini ada keterlambatan,” kata Presiden.
Dari 15 juta penerima manfaat itu 1,2 juta orang di 44 kota diujicoba penyalurannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab berencana menambah penerima menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera itu menjadi 3,9 juta penerima.
Sementara itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, penambahan penerima manfaat menunjukkan penyaluran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) makin tepat sasaran.
Lebih tepat sasaran karena dana non tunai itu dikirim dengan terperinci by name dan by address bukan diberikan melalui kepala desa. Setiap bulan, KKS pada program BPNT akan diisi saldo sebesar Rp 110 ribu. Saldo tersebut nantinya bisa digunakan di warung-warung elektronik yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjelaskan penambahan jumlah penerima manfaatakan disiapkan dalam rapat tingkat menteri di kantornya. Termasuk membahas pelaksanaan dan detail distribusinya secara teknis.
“Masih banyak hal yang harus kami evaluasi menjelang 2018, basis data terpadunya ini harus kami cek lagi apakah penerima masih ada atau meninggal atau tidak tepat sasaran, dan datanya ini bisa teregistrasi,” kata Puan.
Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan data yang dimiliki Kemensos juga data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Puan menjelaskan, saat ini secara sistem sudah terdaftar 6 juta keluarga secara by name by address. Namun data tersebut masih harus diintegrasikan dengan data milik Perum Bulog, Kementan dan lembaga-lembaga lain yang terlibat.[TGU]
