Koran Sulindo – Pengamat Militer, Susaningtyas Kertopati meminta Jenderal Gatot Nurmantyo tidak membuat keputusan strategis. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo mengajukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (4/12) kemarin.
“Sebaiknya Panglima TNI tidak lagi membuat keputusan strategis apapun, setelah Presiden Joko Widodo mengajukan calon Panglima TNI baru,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/12).
Menurutnya, secara administratif pergantian Panglima TNI tentunya akan diikuti dengan perubahan kebijakan terkait strategi dan operasional TNI ke depan. Diharapkan, kebijakan Panglima TNI yang baru dipercaya akan mengemban amanat dari Presiden RI untuk diimplementasikan pada semua tingkatan struktur organisasi TNI.
“Kebijakan tersebut akan dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi pada tiga matra TNI,” tuturnya.
Ia melanjutkan, selain perubahan kebijakan yang bersifat internal tentunya juga perubahan yang bersifat eksternal seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global nantinya.
Ia menjelaskan kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR/DPR, dan seluruh elemen bangsa Indonesia. Perubahan seluruh kebijakan tersebut tidak mudah dan menuntut pejabat TNI yang handal.
“Kita semua mendukung Panglima TNI dalam menentukan siapa saja pejabat TNI yang handal tersebut. Karenanya, sangat penting mutasi pejabat TNI yang baru harus ditujukan untuk mendukung Panglima TNI yang baru,” pungkasnya. [CHA]
