Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur untuk tahun 2023 direncanakan naik menjadi 392 triliun rupiah sebagaimana tertuang dalam nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Jumlah tersbut mengalami kenaikan 7,8% dari proyeksi realisasi anggaran untuk infrastruktur tahun 2022 sebesar 363,8 triliun rupiah.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, anggaran infrastruktur pada APBN 2023 akan digunakan untuk proyek strategis termasuk infrastruktur TIK, jalan dan jembatan, juga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Untuk pembangunan infrastruktur angkanya naik lagi sebesar Rp 392 triliun, lebih tinggi dari tahun ini yang Rp 363 triliun. Lebih rendah dari 2021, tapi 2021 itu tidak biasa karena Pak Bas (Menteri PUPR Basuki) melakukan luncuran yang cukup banyak dari 2020. Jadi kalau apple to apple sebetulnya tahun depan belanja infrastruktur masih relatif lebih tinggi dalam empat tahun terakhir, dan ini termasuk infrastruktur TIK, jalan dan jembatan, juga IKN proyek strategis,” ujar Sri Mulyani, Selasa (16/8/2022).
Sri Mulyani berharap agar proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dipercepat penyelesaiannya sebelum masa periode kabinet pemerintahan Joko Widodo selesai.
Meski diharap ada percepatan penyelesaian proyek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pelaksanaan untuk tahun 2023 sangat tergantung pada kinerja tahun 2022.
“Kami juga diinstruksikan Bapak Presiden agar semua pembangunan infrastruktur sebisanya bisa diselesaikan pada tahun 2023 atau semester I-2024. Sehingga kami di PUPR strateginya adalah sangat selektif membangun baru hanya kalau ada instruksi Presiden. Selainnya kami memakai namanya OPOR, mengoperasikan bangunan yang telah selesai kita bangun, pemeliharaan, optimalisasi dan merehabilitasi. Jadi, tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden. Itu yang sudah kita lakukan di 2022 ini,” terang Basuki.
Dia menyebutkan, sebagai kementerian yang hanya ditugasi membelanjakan uang negara, proyek PUPR tidak hanya membangun fisik tapi juga membuka lapangan kerja.
“Untuk itu, kami harus cepat membelanjakannya. Makin cepat makin uang bisa mengalir ke masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Juga untuk menggerakkan perekonomian,” ungkap Basuki.
Target pembangunan infrastruktur
Basuki juga memaparkan, target prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2023. Target itu di antaranya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 297 km pada 12 ruas antara lain jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Taman Mekar) 19,4 km, Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 sepanjang 369,2 km, KualaTanjung-Tebing Tinggi-Prapat seksi 3 dan 4 (Tebing Tinggi-Pematang Siantar) 58 km, Pasuruan-Probolinggo seksi 4 (Probolinggo Timur-Gending) 8 km.
Penyelesaian pembangunan 24 bendungan yang 13 bendungan di antaranya ditargetkan selesai yakni Keureuto Rukoh (Aceh), Lau Simeme (Sumut), Karian (Banten), Cipanas dan Leuwikeris (Jabar), Jiantah (Jateng), Sepaku Semoi (Kaltim), Pamukkulu, Ameroro (Sultra), Sidan (Bali), Tiu Suntuk (NTB), dan Temef (NTT).
Menteri Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp 125,2 triliun pada 2023. Hal itu sejalan dengan masuknya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima agenda besar pada tahun depan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan.
“Dan alokasi anggaran sebesar Rp 125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia,” ujar Basuki, Rabu (17/8).
Sementara itu, Menteri Koordiantor (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tahun 2022 ini sudah selesai delapan proyek, yakni perizinan sudah keluar dan mulai beroperasi dengan total nilai sekitar Rp 140,9 triliun. Termasuk di antaranya adalah terminal multipurpose di Laboan Bajo dan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkirakan sampai 2024 ada tambahan 55 proyek lagi senilai Rp 300 trliun. Sepanjang 2022 sampai dengan 2024 tercatat ada 62 proyek dengan nilai estimasi Rp 438 triliun.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek PSN (proyek strategis nasional) yang menggunakan APBN ini seluruhnya diselesaikan di 2024, kecuali ada proyek multiyears yang sifatnya investasi jangka panjang,” katanya. [DES]
