Koran Sulindo – Indonesia memerlukan sebuah kantor pemerintah baru untuk mengatur kepentingan yang saling bersaing dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. Pembentukan kantor anggaran legislatif atau legislative budget office dapat membuat proses penganggaran lebih transparan.
Kantor anggaran legislatif adalah lembaga yang berisi ekonom dan ahli penganggaran yang terkait tapi independen dari parlemen. Tugas mereka adalah memberi saran dan analisis kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam isu-isu penting yang berhubungan dengan penganggaran.
Menurut International Budget Partnership (IBP), basis data mengenai transparansi anggaran yang terbesar saat ini, Indonesia cukup baik dalam menciptakan mekanisme untuk transparansi dalam proses penganggaran. Namun masih ada ruang untuk perbaikan; peringkat Indonesia adalah ke 59 dari 100.
Peringkat Indonesia berada di tengah-tengah di negara-negara Asia Pasifik, dengan Selandia Baru (peringkat 88) dan Filipina (64) pada peringkat lebih tinggi, sementara Malaysia (46) dan Thailand (42) berada pada peringkat lebih rendah.
Penilaian IBP secara jelas menyatakan bahwa pembentukan kantor anggaran legislatif akan bermanfaat bagi Indonesia.
Terdapat juga beberapa pertimbangan lokal yang penting. Indonesia mewakili kekuatan ekonomi yang besar dengan potensi luar biasa dalam hal pertumbuhan ekonomi, tapi ini juga berarti Indonesia harus memiliki strategi dalam memilih prioritas dalam penganggaran yang seringkali bersaing dan bertentangan.
Belakangan, isu-isu seperti reformasi pajak dan pencabutan subsidi sering dibicarakan di Jakarta. Isu-isu ini bukan hanya isu ekonomi yang kompleks tapi juga isu politis.
Itu sebabnya analisis yang objektif dari sebuah kantor anggaran akan bermanfaat dalam memisahkan pertimbangan politis dengan pertimbangan ekonomis.
Apa Kerja Kantor Anggaran Legislatif?
Adanya kantor yang independen dapat membuat proses penganggaran lebih imparsial dan teliti secara analitis. Biasanya, di banyak negara lembaga yang bertugas dalam proses penganggaran, seperti Kementerian Keuangan atau Perbendaharaan Negara, bekerja dengan sangat dekat dengan pemerintahan terpilih, yang biasanya meningkatkan tingkat partisan mereka dalam proses penganggaran.
Sebuah Kantor Anggaran akan membantu mengatasi ini dengan menyediakan “data poin sekunder” yang independen. Dengan demikian, Kantor Anggaran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran.
Lebih dari 60 negara memiliki kantor semacam ini di tingkat nasional, dan banyak negara bagian atau provinsi sedang menimbang ide ini juga. Di masa depan, Kantor Anggaran supranasional, seperti misalnya untuk Uni Eropa, bisa menjadi lembaga yang sangat penting.
Beberapa negara tetangga Indonesia, termasuk Australia, telah menjadi pionir dalam mendirikan Kantor Anggaran Legislatif untuk membantu dalam proses penganggaran.
Apa yang Dibutuhkan Kantor Anggaran Legislatif di Indonesia?
Membantu anggota DPR meningkatkan kemampuan pengawasan anggaran adalah satu hal, pelaksanaan kantor anggaran adalah hal lain lagi. Penelitian terbaru menunjukkan, dalam praktiknya Kantor Anggaran seringkali kesulitan mengimplementasikan kerja mereka.
Maka, ada beberapa unsur yang dibutuhkan Kantor Anggaran Legislatif di Indonesia agar berjalan secara efektif sedari awal.
Kantor anggaran legislatif perlu secara hukum diberikan “kemandirian”, contohnya di Australia ini diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang mengatur penganggaran, Charter of Budget Honesty. Kantor ini memerlukan mandat untuk mempublikasikan penemuannya secara terbuka, sehingga masyarakat umum memiliki informasi mengenai biaya kebijakan, dan lebih terlibat dalam proses penganggaran.
Perlu adanya pengakuan legitimasi pemangku kepentingan dalam proses penganggaran, termasuk dari anggota DPR dan pemerintah. Tanpa ini, hasil kerja kantor anggaran legislatif yang tidak disetujui politikus akan ditolak, meskipun analisis dari kantor tersebut lebih akurat.
Kantor anggaran mungkin akan memerlukan Nota Kesepahaman atau MoU dengan pelbagai kementerian negara untuk mendapatkan akses ke informasi anggaran yang relevan.
Mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama dan mentorship dari Kantor Anggaran lain di seluruh dunia, misalnya melalui Global Network of Parliamentary Budget Offices (GNPBO) atau Jaringan Global Kantor Anggaran Parlemen.
Kantor anggaran legislatif di Indonesia akan memerlukan tiga sumber daya internal yang sangat penting: kepemimpinan yang andal, staf yang terlatih, dan pendanaan yang cukup.
Kepemimpinan adalah salah satu elemen kunci kesuksesan Kantor Anggaran Legislatif di berbagai belahan dunia, asalkan para pemimpin dapat mempertahankan pendekatan yang dingin, profesional, penuh motivasi, dan pintar membaca situasi politik. Pendanaan yang cukup dan staf yang terampil diperlukan untuk pelaksanaan kerja Kantor Anggaran dalam analisis anggaran yang sangat menyita tenaga dan pikiran.
Keterbatasan Kantor Anggaran Legislatif
Meski kantor anggaran legislatif sangat menjanjikan, lembaga ini bukanlah satu-satunya kunci reformasi anggaran, dan ada beberapa keterbatasan inheren dalam hal apa yang bisa dicapai oleh Kantor Anggaran ini.
Keterbatasan pertama adalah sangat sulit mengukur “kesuksesan”“ sebuah kantor anggaran legislatif. Para pakar terus memikirkan bagaimana mengukur nilai penting kantor anggaran legislatif.
Dan selain itu kantor anggaran legislatif bisa ditekan oleh politikus yang tidak ingin kantor anggaran memiliki dampak yang relevan. Bahkan terkadang pemerintah bahkan akan mencoba mencegah Kantor Anggaran Legislatif melakukan kerja mereka.
Selain itu perlu juga akuntabilitas yang kuat dari kantor anggaran legislatif sendiri, karena mereka sendiri rentan korupsi dan sabotase internal. Contohnya, di Uganda, kepala kantor anggaran sendiri yang dihukum penjara untuk tiga kasus korupsi, pemalsuan akuntansi, serta pencurian.
Secara umum, Kantor Anggaran Legislatif pada akhirnya harus berjuang secara keras untuk mendapatkan legitimasi, seiring berjalannya waktu, dan untuk menyiasati rintangan politis, serta menunjukkan rekam kerja analisis yang serius, teliti, dan nonpartisan.
Sebuah Kantor Anggaran Legislatif di Indonesia, sepanjang lembaga tersebut bekerja keras membangun reputasi nonpartisan dan memberikan analisis yang berkualitas, dapat menyumbang dalam proses penganggaran secara signifikan. [Usman W. Chohan, ahli ekonomi dari UNSW, Australia]
Artikel ini disalin dari The Conversation Indonesia, Apakah Indonesia butuh kantor anggaran legislatif?, di bawah lisensi Creative Commons
