Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penyidik KPK akan membongkar peran Arif di persidangan nanti. KPK mengendus ada beberapa peran krusial antara Arif dan Handang serta hubungan Arif dengan pejabat lain di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Arif Budi Sulistyo diduga mitra bisnis terdakwa. Juga diduga mengenal pejabat-pejabat di Ditjen Pajak. Kami akan buktikan ini,” kata Febri, 14 Februari 2017.
Handang sendiri dalam proses penyidikan oleh KPK mengaku sudah kenal lama Arif Budi Sulistyo. Namun, selama proses penyidikan, nama Arif tidak pernah ada dalam daftar pemeriksaan saksi yang dipanggil. Tapi, Febri mengungkapkan, penyidik KPK pernah memeriksa Arif pada pertengahan Januari 2017 lalu.
Febri menjelaskan, tak ada nama Arif dalam jadwal pemeriksaan adalah “strategi penyidik” agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. “Dari konstruksi dakwaan, kita bisa baca di sana, ada beberapa peran krusial yang akan kami buktikan,” tutur Febri lagi.
Dipastikan Febri, KPK tidak akan melihat status Arif sebagai adik ipar presiden dalam menangani perkara ini. “Proses ini akan dilakukan apa adanya. KPK akan melakukan proses hukum,” katanya.
Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. “Kalau ada yang enggak benar, diproses hukum saja. Kita semua menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semua menghormati,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Februari 2017. Jokowi yakin KPK bekerja sangat profesional dalam memproses semua kasus.
Ia juga menegaskan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak memercayai orang-orang yang datang mengatasnamakan keluarganya.
“Mungkin lebih dari 5 kali. Di sidang kabinet, pertemuan dengan dirut-dirut BUMN, semua saya sampaikan. Saya kira penjelasan yang sangat jelas,” tuturnya.
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita pun ikut mengomentara kasus ini. Lewat akun Twitter-nya pada 14 Februari 2017 lalu, Romli mengatakan, keterlibatan ipar presiden menambah kekalutan negeri ini. “Kasihan rakyat diberikan tontonan tidak sehat dan tidak mendidik sejak tahun 1960,” tulisnya.
Sebelumnya, awal tahun 2014, nama Jokowi juga pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi proyek pembelian bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun oleh Pemerintah DKI Jakarta. Ketika itu, Jokowi dihubung-hubungkan dengan kawan lamanya sejak di Solo, Jawa Tengah, yang Presiden Pasopati (komunitas pendukung klub sepakbola Persis Solo), Michael Bimo Putranto.
Bimo sendiri tak membantah kedekatannya dengan Jokowi. Namun, ia menyangkal terlibat kasus tersebut. Ia bahkan mengatakan siap diperiksa KPK. Dan, setelah itu, nama Bimo dan aktivitasnya tak pernah terdengar lagi.
