Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8).
Asumsi makro itu disebutnya lebih realistis dan kredibel.
RAPBN itu disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama, yaitu perpajakan, belanja, dan memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dipatok mencapai 5,3 persen dengan prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen.
Menurut Presiden, penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
“Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin,” kata Presiden.
Sementara itu nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat.
Presiden menjelaskan, upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pendalaman pasar keuangan ini diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen.
Sedangkan asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar AS per barel.
Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
Rapat paripurna DPR RI itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla,Ketua DPR, anggota DPD RI, pimpinan lembaga-lembaga negara, dan para menteri Kabinet Kerja. (setkab/DAS)
