Koran Sulindo – Dalam kurun waktu seminggu ini, 8 bakal calon Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan visi dan misinya kepada civitas akademi yang ada di lingkungan UGM, disamping menjaring aspirasi. Setelah bertemu dengan para Tenaga Kependidikan (Tendik) pada hari Rabu (29/3), disusul pertemuan dengan para mahasiwa UGM pada Kamis (30/3).
“Forum ini untuk pengenalan sekaligus memberikan masukan kepada para bakal calon Rektor,” kata anggota Panitia Kerja Seleksi dan Pemilihan Rektor UGM, Dr. Arie Sujito.
Dituturkan Arie Sujito, kedelapan bakal calon Rektor UGM ini adalah
Prof. Ir. Panut Mulyono, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Dr. Erwan Agus Purwanto, Dr. dr. Rr. Titi Savitri Prihatiningsih, Dr. Drs. Paripurna, Prof. Ir. Nizam.
Saat berdialog dengan para mahasiswa, status UGM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) mendapat sorotan. Dengan menyandang status PTNBH, menurut Davin, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, justru memberatkan mahasiswa. Karena nilai uang kuliah tunggal (UKT) tidak sesuai dengan kemampuan para màhasiswa. “Kami ingin mengetahui bagaimana para balon rektor akan melaksanakan agenda reformulasi UKT setelah menjabat nanti. Ini persoalan yang tidak kelar-kelar, dan kami harap dalam 5 tahun ke depan persoalan ini akan berakhir,” ujar Davin.
Sedangkan Antonius Harya, menyoal kualitas sarana dan prasarana yang ada di UGM, termasuk terkait fasilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus atau difabel. “UGM banyak membangun gedung baru, tapi apakah fasilitas bagi kelompok difabel sudah dimudahkan?,” tanya Harya.
Dihadapan 8 bakal calon Rektor UGM ini pula Ketua BEM KM UGM, Alfath Bagus Panuntun, membacakan hasil diskusi serta riset yang mereka lakukan terkait persoalan seputar UGM serta serangkaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh rektor terpilih nantinya. Rekomendasi yang ia sampaikan diantaranya menyangkut pelibatan organisasi mahasiswa dalam penentuan golongan UKT bagi mahasiswa baru, perubahan persyaratan pemilihan unsur mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat, perbaikan sarana dan prasarana keamanan kampus, serta penjaminan atas kebebasan akademi.
Menjawab pertanyaan tentang status PTNBH, salah satu bakal calon Rektor UGM yakni Prof. Dr. Ir. Ali Agus, menyatakan bahwa status ini bukan melanggengkan liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi, tetapi justru otonomi ini harus dioptimalkan agar sumber daya yang dimiliki bisa lebih efisien dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat luas.
“Sejak awal berdiri UGM sebetulnya sudah diberikan otonomi, karena mandatnya adalah untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang lebih hebat dari generasi sebelumnya,” ujar Ali.
Ditambahkan oleh bakal calon Rektor UGM, Dr. Paripurna, bahwa sebagai PTNBH UGM justru dapat meraih berbagai kemungkinan pendanaan kreatif agar pembiayaan universitas tidak dibebankan kepada mahasiswa. “Pendanaan yang ditingkatkan bukan hanya hal yang memungkinkan, ini adalah konsekuensi logis dari PTNBH. Tentu hal ini perlu dilakukan tanpa membebani mahasiswa,” kata Paripurna.
Sementara saat bertemu dengan tendik, Mudrajat Kuncoro menyatakan bila dirinya terpilih sebagai rektor UGM berjanji akan lebih fokus meningkatkan kesejahteraan tendik. Ia memperkenalkan program ‘UGM Care’ dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dosen dan tendik. “Program ini akan mampu mengurangi ketergantungan UGM pada dana subsidi dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Mudrajat Kuncoro, jumlah tendik UGM saat ini mencapai 5.081 orang pegawai, terdiri 2.979 PNS, 279 pegawai tetap, 1823 pegawai tidak tetap. Status pegawai dinilainya juga menyebabkan adanya gap penghasilan yang diterima antara pegawai. Ia berjanji akan melakukan terobosan dengan menaikkan intensif melalui skema gaji pokok, penilaian kinerja dan berdasarkan posisi pegawai.
Sedangkan Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa UGM tetap mengedepankan budaya meritokrasi. Ia mengakui saat ini terdapat kesenjangan pendapatan yang diterima antar pegawai. “Ada tendik yang penghasilan paling rendah Rp 2,1 juta tapi ada yang mencapai Rp 20 – Rp 30 juta, jumlahnya sekitar 12 orang,” ujarnya.
Kesenjangan penghasilan tersebut menurut Dwikorita, dikarenakan adanya perbedaan tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang dimiliki di masing-masing tingkat Fakultas. Ia berencana untuk melakukan terobosan agar terjadinya pemerataan penghasilan di kalangan pegawai.
Adapun Titi Savitri menjanjikan akan memberikan banyak hak yang akan dimiliki pegawai apabila terpilih sebagai Rektor UGM. Hak-hak itu mulai dari tunjangan, fasilitas hingga jaminan pensiun. Tidak hanya itu para pegawai yang akan menghadapi masa pensiun juga akan diberikan bimbingan kewirasusahaan. “Pensiunan jangan sampai menderita. Karena itu, sejak dari awal sudah harus disiapkan,” katanya.[YUK]
