Jakarta – Menteri Sosial (mensos) Syaifullah Yusuf menyampaikan mengenai program bansos yang tepat sasaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN sendiri merupakan program pengganti dari Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“dulu Kementerian Sosial punya data sendiri Namanya DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) sekarang itu sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah DTSEN,” Kata Syaifullah saat konferensi pes di Istana Presiden pada Jum’at (18/9).
Syaifullah juga menegaskan bahwa data baru ini telah melewati proses verifikasi, validasi dan pemeringkatan dari desil 1 hingga 10 yang memungkinkan penyaluran bansos nantinya lebih tepat sasaran. Dari proses tersebut pihaknya mengaku menemukan 1,9 juta keluarga yang sudah tidak layak untuk menerima bansos dan akan mengalihkan pada yang lebih membutihkan.
“kami lakukan adalah melakukan groundcheck terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. hasil groundcheck yang dilakukan oleh kementerian sosial lewat pendamping pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” ucap Syaifullah
Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Kemensos bersama PPATK, Syaifullah mengungkapkan pihaknya menemukan ada sekitar 600 ribu rekening yang terindikasi bermain judol dan mengaku sebagai anggota TNI, Polisi, hingga pegawai BUMN.
Syaiful menegaskan, bagi rekening yang terindikasi tersebut maka tidak akan mendapatkan bansos nantinya.
“kita menemukan lebih dari 600.000 yang menerima Bansos yang terindikasi main judol juga menerima Bansos yang mengaku saat membuat rekening itu sebagai anggota, anggota DPR anggota TNI yang buta Polri ada juga yang Mengaku, Mengaku ya ini belum tentu benar sekali lagi yang mengaku sebagai dokter, pegawai BUMN dan lain sebagainya,” ungkapnya. [KS]
