Koran Sulindo – Balita meninggal akibat campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua terus bertambah. Dua balita yang meninggal berusia 9 dan 12 bulan. Kedua bocah itu meninggal dunia diduga karena terlambat mendapat penanganan medis.
Meninggalnya dua bocah itu membuat korban meninggal akibat campak dan gizi buruk di wilayah itu menjadi 26 anak dalam empat bulan terakhir. Laporan Kompas.id menyebut mereka meninggal pada hari Kamis dan Jumat.
Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah daerah harus bekerja cepat mengatasi wabah tersebut. Merekalah yang tahu dan berada langsung di lapangan dan mengetahui titik-titik penyebaran.
“Seharusnya Pemda juga terus melihat karena ini daerah Asmat, di Nduga itu memang sering kejadian penyakit seperti itu. Pemda yang selalu mantau dan mengelilingi terus daerah-daerah ini,” kata Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (14/1).
Jokowi menampik anggapan bahwa pemeritah pusat disebut tidak turun tangan mengatasi wabah campak dan gizi buruk itu. Ia mengakui titik penyebaran campak memang tidak mudah dituju. Selain sulit, biaya pengiriman mahal dan menjadi penghambat.
“September sudah masuk ke sana tapi sekali lagi memang sudah kirim makanan tambahan tapi memang medan ke sana sangat-sangat sulit,” kata Jokowi.
Berdasarkan data Kemenkes per 13 Januari 2018, RS Agats menangani 22 pasien penderita campak dengan catatan 16 pasien menjalani rawat jalan dan enam orang lainnya masih dirawat.
Laporan-laporan media mengkhawatirkan bahwa korban tewas akibat campak dan gizi buruk masih mungkin bertambah bertambah. Kepala Humas Kementerian Kesehatan Oscar Primadi membenarkan laporan tersebut.
Ia juga menyebut Kemenkes telah melakukan imunisasi massal dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi gizi buruk dan campak yang melanda suku Asmat di Papua.
“Teman-teman Papua dari kabupaten dan provinsi sudah bergerak, mem-backup dari sisi logistik kami sudah melakukan imunisasi massal di Agats dan memberikan 2-3 ton PMT,” kata Oscar.
Distribusi makanan tambahan itu dipusatkan di Kabupaten Asmat di wilayah yang terkena gizi buruk. “Untuk distribusi, dinkes setempat sudah punya mapping,” katanya lagi.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Natan Pahabol mempertanyakan 15 persen dari 80 persen dana Otsus Papua yang diberikan Pemprov Papua kepada pemerintah kabupaten atau kota .
“Kalau kondisi ini masih terjadi di daerah atau kabupaten, kami mempertanyakan dana Otsus 80 persen yang diberikan Pemprov Papua. Itu dikemanakan? Padahal 15 persen dari 80 dana tersebut, untuk bidang kesehatan,” kata Natan seperti dilaporkan tabloidjubi.comMinggu malam (14/01).
Menurutnya, aliran dana Otsus untuk kesehatan ke kabupaten dan kota di Papua patut dipertanyakan jika kondisi kesehatan masyarakat masih terpuruk.
“Patut dicurigai, ke mana aliran dana itu? Mungkin saja ada di kas daerah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Atau kasarnya masuk kantong pihak-pihak tertentu, karena kondisi kesehatan masyarakat masih seperti ini,” kata Natan.
Menurutnya, Pemkab Asmat harus serius menangani masalah ini dengan menurunkan tim untuk mendata masyarakat, terutama anak-anak yang mengalami gejala campak dan gizi buruk itu. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Papua, diharapkan segera menurunkan tim ke Asmat.(TGU)
