SETELAH kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah daerah diminta agar menyisihkan sebagian APBD untuk mensubsidi transportasi umum. Langkah ini dihimbau pemerintah pusat untuk meredam kenaikan harga tarif transportasi publik.
Menindaklanjuti perintah Presiden itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menggelontorkan subsidi transportasi sebesar 66,3 miliar rupiah dari APBD DKI Jakarta.
Adapun rincian penggunaan anggaran itu diberikan untuk subsidi Transjakarta (TJ) Rp62,1 miliar dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut.
Keputusan itu diambil setelah menggelar rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam rapat (9/9), pihaknya memutuskan untuk menjaga tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI agar tidak berubah atau naik.
Ia berharap kebijakan ini dapat menjaga agar tarif angkutan umum tidak mengalami lonjakan paska kenaikan harga BBM Solar, Pertalite dan Pertamax.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 miliar untuk TJ dan Rp4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Anies.
Selain itu, ia juga berharap kebijakan itu dapat membuat masyarakat semakin beralih ke transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkauannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” imbuhnya.
Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi di mana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” ujar Anies.
Rapat pengendalian inflasi tersebut juga mencetuskan optimalisasi jaring pengaman sosial, meningkatkan kerja sama antar daerah dalam menjaga stok pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan. Serta, memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan. [DES]
