Koran Sulindo – Seluruh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP agar tertib administrasi saat melakukan pendaftaran ke KPU setempat pada 4-6 September 2020.
Arahan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, yang dilaksanakan secara virtual, di Jakarta, Jumat (28/8).
Megawati juga mengingatkan DPP PDIP adalah penerima sertifikasi manajemen ISO 9001 sejak tahun 2015. Karena itu, Megawati meminta agar struktur partai di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang wilayahnya tengah menyelenggarakan pilkada untuk mempersiapkan keperluan administrasi sebagaimana sesuai dengan aturan KPU.
“Jangan sampai ada ketinggalan. Jadi mulai nanti harus mulai bekerja. Dan saya ingin melihat, kita sebagai partai terbesar, yang sedang memproses diri untuk menjadi sebagai partai pelopor, dalam keadministrasian, itu juga diperlihatkan. Bahwa kami juga dapat dengan penuh disiplin dan dedikasi,” tegas Megawati.
Terlebih, kata Megawati, banyak ditemukan para calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, yang masih kurang dari dari sisi administrasinya. Salah satunya soal curriculum vitae atau riwayat hidup calon.
“Maksudnya itu kan sebuah data pribadi, yang seharusnya itu selain diserahkan ke KPU, itu kan tetap akan masuk ke dalam tempat pendataan serta arsip partai,” ucap Megawati.
Presiden Kelima RI ini menuturkan, masih ada waktu bagi pengurus partai dan calon yang sudah direkomendasikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna.
“Makin hari saya memang melihat, dengan masih banyak kekurangan pun, tetapi kami sebagai partai, telah banyak mengalami peningkatan-peningkatan proses berorganisasi maupun dalam disiplin, ketertiban, ketepatan waktu, dan lain sebagainya,” ujar Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga meminta agar kader partai di daerah berjuang keras untuk membangun dan memiliki kantor partai sendiri yang bersifat tetap dan menjadi aset partai.
Aset partai yang sudah disertifikasi, lanjut Megawati, berarti tak bisa diperjualbelikan oleh pribadi dan akan menjadi milik partai. Dalam disiplin berorganisasi ini, kata Megawati, dirinya selalu mengatakan perlu adanya kantor partai yang tetap, yang dimiliki oleh partai.
“Karena kalau kami tidak punya rumah, sama saja kalau kami tidak punya tempat tinggal, kami mau sewa terus, kontrak terus,” ucap Megawati. [WIS]
