Koran Sulindo – Mulai Februari 2019, BPJS Kesehatan menyediakan data sampel periode 2015-2016 untuk publik; menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara yang menyediakan data administratif jaminan kesehatan untuk riset.
Langkah BPJS, juga kebijakan Badan Pusat Statistik yang membuka akses data untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan secara gratis merupakan angin segar bagi para peneliti kesehatan.
Bagi para peneliti, modal utama suatu riset, selain dana, adalah data.
Dengan terbatasnya biaya riset, berpaling kepada data sekunder yang berkualitas menjadi solusi. Dengan demikian, ketersediaan data sekunder menjadi kunci.
Misteri Situasi Kesehatan Indonesia
Data administratif jaminan kesehatan Indonesia diharapkan dapat membantu peneliti kesehatan untuk mengungkap berbagai masalah kesehatan yang belum jelas. Sebagian pelajaran penting dari perjuangan membangun sistem jaminan kesehatan nasional (universal health coverage) terpendam dalam data sampel ini. Temuan dari riset yang menggunakan data sampel BPJS juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan kesehatan.
Di Taiwan, data semacam ini telah menjadi basis dari 2700 publikasi, sejak diluncurkan pada 2000. Mulai 2014, sedikitnya 300 artikel per tahun dimuat di pelbagai jurnal.
Sementara Indonesia, meski merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, masih dianggap misterius. Pemimpin Redaksi jurnal medis berbasis di Inggris The Lancet Richard Horton pada 2016 menulis bahwa banyak hal menarik dari negeri ini yang tidak terungkap dan masih menjadi misteri di mata global.
Ada ketimpangan yang lebar antara riset yang dipublikasikan di jurnal bergengsi tersebut dan masalah kesehatan yang nyata di Indonesia. Sebagian besar riset dari Indonesia yang dimuat di The Lancet, misalnya, yang jumlahnya kurang dari 50 artikel, mengulas tentang penyakit menular. Padahal, penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia didominasi oleh penyakit tidak menular.
Isi Data Sampel BPJS Kesehatan
Selama ini, banyak peneliti kesehatan memanfaatkan data IFLS (Indonesian Family Life Survey) yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, data survei yang dikelola BPS (misalnya SDKI, PODES atau SUSENAS) ataupun Balitbang Kemenkes juga banyak digunakan untuk publikasi maupun kajian. Kehadiran data sampel BPJS Kesehatan memberi warna baru dan melengkapi ketersediaan sumber informasi dan pengetahuan kesehatan Indonesia.
Data sampel BPJS Kesehatan 2015-2016 mewakili seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar sampai 31 Desember 2016. Jumlah sampel yang tercakup adalah 1.697.452 peserta atau hampir 1% dari seluruh peserta JKN pada tahun 2016 yang mencapai 171,9 juta.
Untuk mendapatkan data sampel, peneliti harus mengisi beberapa formulir yang tersedia di situs BPJS Kesehatan.
Universitas Gadjah Mada beserta beberapa universitas dan lembaga riset lainnya telah mendapat kesempatan mengakses data sampel tersebut. Ada 4 jenis tabel yang tersedia, yaitu peserta, pelayanan FKTP kapitasi (layanan yang sudah termasuk dalam kontrak yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sesuai dengan jumlah peserta yang ditanggung), pelayanan FKTP non kapitasi (layanan yang dapat diklaimkan oleh FKTP ke BPJS Kesehatan di luar kontrak kapitasi) dan pelayanan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut).
Pada setiap tabel terdapat karakteristik demografis (umur, jenis kelamin, jenis kelompok kepesertaan, sampai dengan asal wilayah), jenis kesakitan (diagnosis dan kelompok diagnosis), keluaran dari pelayanan (sembuh, dirujuk, meninggal), karakteristik fasilitas kesehatan, tarif pelayanan dan sebagainya.
Sampel data BPJS Kesehatan yang dibuka untuk publik. BPJS Kesehatan/Author provided
Beragam informasi dan pengetahuan baru tentang sistem dan situasi kesehatan Indonesia dapat ditemukan melalui riset menggunakan data sampel yang dikeluarkan oleh BPJS ini.
Topik-topik penting seperti pola pemanfaatan pelayanan kesehatan, disparitas akses dan keluaran pelayanan kesehatan, sampai dengan gambaran epidemiologis beragam penyakit dapat dihasilkan.
Temuan dan rekomendasinya berpotensi memperbaiki kebijakan kesehatan yang masih hiruk pikuk hingga sekarang.
Tantangan Berikutnya
Agar Data Sampel BPJS Kesehatan bermanfaat secara optimal, diperlukan beberapa prasyarat.
Peneliti perlu memahami isi dataset sampel BPJS Kesehatan dan metodologi yang tepat untuk melakukan analisis. Untuk ini, BPJS Kesehatan dapat memfasilitasi pembentukan komunitas peneliti Data Sampel.
BPJS Kesehatan juga perlu memastikan kualitas dan kelengkapan data administratif. Dalam Data Sampel saat ini misalnya, data pengobatan tidak tersedia dalam tabel Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Akibatnya, peneliti akan kesulitan untuk menganalisis topik tertentu, seperti efektivitas pengobatan. Data pengobatan tersedia di tingkat FKTP, tetapi kelengkapan datanya masih terbatas.
Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk integrasi dan data linkage dengan data sekunder lain menggunakan NIK (nomor induk kependudukan), misalnya rekam medis elektronik, register penyakit, dan pelbagai aplikasi sistem informasi kesehatan. Secara teknis data linkage dengan sumber data lain memungkinkan, namun mekanisme untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data pasien perlu ditegakkan agar tidak melanggar hak asasi perlindungan data pribadi.
Saat ini, BPJS Kesehatan baru mencuplik data periode 2015-2016 berbasis pada kepesertaan di FKTP. Sampel yang tersedia belum memungkinkan untuk menganalisis penyakit tertentu dengan prevalensi rendah atau bahkan penyakit langka. Untuk dapat menggambarkan situasi kesehatan Indonesia secara lebih menyeluruh, BPJS Kesehatan perlu melakukan pengambilan sampel dataset lanjutan, baik berbeda periode, jenis dataset dan cakupannya.
Cepat atau lambat, permintaan penggunaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan meningkat. Karenanya, perlu disediakan portal elektronik untuk mempermudah proses permintaan serta mendokumentasikan riset yang sedang dan sudah dilakukan oleh para peneliti.
Apakah penyediaan Data Sampel BPJS Kesehatan akan membuka tabir puluhan tahun misteri sains kesehatan Indonesia di mata dunia?
Para peneliti, akademisi, lembaga riset, universitas, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang akan membuktikan apakah harta karun data tersebut akan dipendam begitu saja atau diolah untuk mengungkap rahasia sains kesehatan Indonesia. [Anis Fuad, pengajar di Jurusan Biostatistika, Epidemologi, dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta]. Tulisan ini disalin dari theconversation.com.
