Koran Sulindo – Pemerintah negara bagian Maharshtra di India terpaksa memenuhi tuntutan petani untuk setelah puluhan ribu dari mereka menggelar aksi damai berupa long march dari Nashik ke Mumbai sejauh 180 kilometer.
Pemerintah setuju untuk menghapus pinjaman petani dan tagihan listrik, penentuan harga tanaman pangan dan skema pensiun yang lebih baik.
Ini merupakan kemenangan bersejarah bagi petani di India.
Kepala Menteri Maharshtra Devendra Fadnavis menyebut pemerintah negara bagian menanggapi dengan positif tuntutan para petani itu dan berjanji akan memenuhinya. Ia juga menjanjikan bakal membentuk sebuah komite yang bertugas mengkaji semua aspek yang menjadi tuntutan petani.
Pemerintah dan legislatif di negara bagian Maharashtra sepakat untuk menyetujui sebuah undang-undang yang mengatur harga minimum produk-produk pertanian. Di bawah aturan ini pedagang yang menawarkan harga di bawah harga minimum bakal dikenai sanksi pidana.
Pemerintah Maharashtra juga berencana merevisi harga susu dan menunjuk seorang pengamat independen untuk membantu petani. Bahkan rencana untuk menaikkan harga susu juga sudah ditetapkan akan diputuskan pada tanggal 20 Juni mendatang.
Pemerintah juga sepakat membebaskan denda dan bunga atas tagihan listrik yang tertunda dan berjanji menyiapkan lebih banyak unit cold storage untuk menampung hasil panen sekaligus membangun unit-unit pengolahan hasil pertanian.
Sebelumnya 50.000 berkumpul di Mumbai setelah menempuh jarak 180 km dalam enam hari perjalanan dari Nashik ke Mumbai dan bergerak di malam hari untuk menghindari kekacauan lalu lintas sepanjang perjalanan. Aksi damai tanpa kekacauan itu mengundang simpati dan menuai dukungan warga Mumbai.
Partai Kisan Sabha yang beraliran kiri yang mempelopori tuntutan itu menginginkan pelaksanaan rekomendasi dari Komisi Swaminathan yang mengamanatkan para petani dibayar satu setengah kali biaya produksi dan harga Dukungan Minimum ditetapkan untuk hasil mereka
Adivasis atau atau jaringan petani suku-suku yang yang bergabung dalam demonstrasi dalam jumlah besar menginginkan lahan yang telah mereka garap bertahun-tahun sebelumnya dialihkan atas nama mereka. Mereka juga menuntut dan pelaksanaan Undang-Undang Hak-hak Hutan yang menurut mereka akan menguntungkan petani.
Aliansi itu juga menuntut pemerintah menghentikan akuisisi tanah pertanian secara paksa untuk proyek-proyek seperti jalan raya atau kereta cepat.
Sepanjang tahun pertanian di Maharastha hancur akibat cuaca yang tak menentu dan curah hujan yang buruk. Survei ekonomi setempat menyebut pertumbuhan pertanian di Maharashtra terus menerus negatif dan mencatat angka 8,3 persen pada tahun anggaran 2017-18 karena penurunan produksi biji-bijian, kacang-kacangan dan tanaman kapas.
Kombinasi kekeringan dan kebijakan harga yang tidak berpihak serta pengelolaan air yang buruk membuat pertanian gagal menghidupi para petani di wilayah itu. Produksi biji-bijian, kacang-kacangan, minyak sayur dan kapas masing-masing turun 4 persen, 46 persen, 15 persen dan 44 persen.
Hampir 37 persen desa di Maharashtra masuk klasifikasi ‘kekeringan dan melaporkan anjloknya produk-produk pertanian mereka. Meski pemerintah negara bagian telah mengambil berbagai langkah penanggulangan mengatasi itu, namun sejauh tindakan pemerintah gagal menyelamatkan petani.(TGU)
