Koran Sulindo – Ratusan ribu pegawai negeri Tunisia yang berdemonstrasi pada pekan lalu tidak hanya mempersoalkan upah yang rendah, inflasi dan memburuknya daya beli masyarakat. Demonstrasi itu juga tidak terlepas dari persoalan negara itu yang selalu tunduk kepada kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF).
Para demonstran itu lantas menyerukan kebijakan alternatif dan tidak tunduk kepada IMF yang menyerukan penghematan dan privatisasi untuk sektor publik. Persatuan Pekerja Umum Tunisia (UGTT) menyebutkan, pemogokan umum tersebut diikuti lebih dari 500 ribu orang pegawai negeri di seluruh Tunisia.
Sekjen UGTT Noureddine Taboubi mengatakan, pemogokan umum ini merupakan bagian dari untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan kemerdekaan nasional. Dukungan solidaritas kepada UGTT juga datang Wakil Sekjen UNI Global Union, Alke Boessiger yang mengatakan, pihaknya berdiri di barisan kaum pekerja Tunisia dan UGTT untuk mendapatkan upah layak dan kondisi kerja yang adil.
Berdasarkan laporan The Washington Post, jumlah pegawai negeri yang melakukan mogok kerja itu mencapai 650 ribu orang. Jumlah itu disebut sebagai pemogokan nasional terbesar dalam hal penuntutan upah selama beberapa dekade terakhir.
Tuntutan kenaikan upah itu tidak terlepas dari krisis ekonomi yang merembet ke krisis politik Tunisia pada 2011. Akibat pemogokan itu, pelayanan publik oleh lembaga pemerintah menjadi lumpuh, walau layanan dasar untuk kesehatan tetap diberikan.
Sekjen UGTT Tabboubi mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan hak-haknya. Kepada teman-temannya, ia memastikan mereka akan mendapatkan upahnya. [KRG]
