Koran Sulindo – Presiden Soekarno akrab dengan arsitek Friederich Silaban. Pada masa pendudukan Jepang, dari tahun 1942 sampai 1947, Silaban adalah Kepala Pekerjaan Umum dan Direktur Pekerjaan Umum Kota Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1950, ia kembali menjadi Kepala Pekerjaan Umum Kota Bogor, sebelum kemudian diberi amanah untuk menjadi Ketua Panitia Keindahan Kota DKI Jakarta.
Pada masa pemerintah Bung Karno, ia juga banyak merancang gedung dan monumen, meski dia bukan arsitek lulusan perguruan tinggi. Sekolah formalnya hanya sampai sekolah lanjutan tingkat atas. Karya-karyanya antara lain Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Monumen Pembebasan Irian Barat, Gedung Pola, dan Kantor Pusat Bank Indonesia.
Karena kedekatan itulah, sewaktu masih menjadi Kepala Pekerjaan Umum Kota Bogor, ia menemui Presiden Soekarno langsung. Ia melaporkan, perusahaan air minum milik Kota Bogor mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, Silaban mengusulkan adanya kenaikan tarif berlangganan air bersih di Kota Bogior.
Bung Karno serta-merta menolak. Menurut Bung Karno, rakyat sedang susah, jadi jangan dibebani lagi dengan kenaikan tarif dan harga barang-barang. “Kita sudah merdeka. Rakyat bukannya tambah sejahtera, kok, malah tambah susah? Jangan. Nanti kita cari sumber dana dari APBN untuk mengatasi itu,” demikian kurang-lebih perkataan Bung Karno. Maka, tarif berlangganan air di Kota Bogor pun tidak jadi dinaikkan.
Dari kisah tersebut, kita bisa melihat bagaimana ekonomi kita pada masa itu bertujuan menyejahterakan rakyat dan bercorak kekeluargaan. Itu merupakan ciri khas ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi ini, subsidi buat rakyat memang sangat besar, sehingga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan semacamnya agak dikorbankan.
Pada tahun 1998, pada masa gerakan reformasi digulirkan di negeri ini, saya sering berkumpul dengan ekonom-ekonom muda Universitas Indonesia. Saya ingat, pada suatu kesempatan, mereka mengatakan, ciri utama ekonomi neo-liberal (neolib) adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target, walaupun kesenjangan semakin melebar. Dan, itulah yang dijalankan Indonesia pada masa Presiden Soeharto.
Bila pertumbuhan semakin besar, itu artinya harus membuat “kue” yang besar, yang kemudian dipotong-potong untuk dibagikan, dan yang memdapat potongan terbesar dari kue tersebut adalah para konglomerasi. “Itu kan pemikiran Mafia Berkeley,” kata para ekonom itu. Istilah “Mafia Berkeley” ketika itu sering digunakan, yang ditujukan kepada tim ekonomi pemerintahan Soeharto, yang umumnya lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat.
Sejak zaman Soeharto sampai sekarang, target ekonomi kita masih pada pertumbuhan. Namun, harus diakui, ada yang luar biasa pada pemerintahan sekarang, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Jokowi memang mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, kesejahteraan rakyat juga mendapat perhatian yang sangat besar. Ia misalnya memberi subsidi yang sangat besar untuk Kartu Pintar dan Kartu Sehat. Beras juga murah. Saya angkat topi untuk itu, meski memang pelaksanaannya masih banyak yang perlu diperbaiki.
Dia memotong banyak anggaran pemerintah untuk dijadikan subsidi tersebut, terutama dari belanja barang, seperti untuk biaya seminar di hotel-hotel, beli mobil, dan lain-lain. Belanja pembangunan tidak dipotong, bahkan ditambah; sedangkan belanja pegawai adalah sesuatu yang “sakral” untuk diubah.
Kita sebenarnya pernah mengalami hal yang sama pada zaman Presiden Soekarno. Pembangunan infrastruktur ketika itu rendah. Banyak jalan yang rusak dan sebagainya. Namun, kebutuhan hidup untuk masyarakat sangat dijaga, seperti cerita tarif berlangganan air di atas, tarif listrik, dan harga bensin. Harga sebotol Coca-cola pada masa itu bahkan jauh lebih mahal daripada harga 40 liter bensin. Saya mengalami sendiri zaman itu.
Pada masa Bung Karno, inflasi memang sangat tinggi. Tapi, pada masa itu, dari mana pemasukan negara? Apalagi, bisa dibilang, tak ada atau sangat sedikit yang membayar pajak.
Meski kondisinya begitu memprihatinkan, sejarah mencatat, Bung Karno mampu meredam berbagai pemberontakan. Begitu banyak pemberontakan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan semua bisa diatasi, hilang. Bahkan, Bung Karno berhasil merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi dan kita mampu membiayai angkatan bersenjata dengan peralatan/persenjataan terlengkap dan terkuat.
Dari sisi pembangunan fisik, Indonesia pada masa Bung Karno juga masih “bisa” membangun Stadion Utama Senayan, Jalan Jakarta By Pass, membangun pabrik semen, pabrik baja, mendirikan berbagai gedung pemerintahan, hotel, pusat perbelanjaan modern, universitas-universitas, dan sebagainya.
Semua itu bukan saja karena kehebatan diplomasi Bung Karno, tapi juga kemampuannya yang luar biasa dalam membangkitkan harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Jadi, kalau kita ingin negara ini menjalankan ekonomi kerakyatan, apa yang telah dijalankan Bung Karno sangat bisa untuk memjadi referensi utama.
Saya melihat, Jokowi sedang mencoba menerapkan kebijakan ekonomi semacam itu. Konsekuensinya, memang, ekonomi negara kita sekarang menjadi goyang.
Pembangunan jalan-jalan di daerah-daerah yang masih sepi, seperti Papua, misalnya. Itu memang tak mendatangkan keuntungan ekonomi yang cepat bahkan menyedot dana yang sangat besar. Tapi, pembangunan jalan-jalan tersebut membuka peluang bagi warga di sana untuk lebih banyak bergerak ke tempat-tempat yang sebelumnya jarang mereka datangi karena keterbatasan akses. Juga sangat penting untuk memancing investor datang ke lokasi tersebut
Dilihat dari apa yang dikerjakan Jokowi dalam tiga tahun ini, sebenarnya trek-nya soal ekonomi kerakyatan sudah benar. Memang, sekali lagi, pertumbuhan ekonomi melambat dan daya beli masyarakat turun seperti telah ditegaskan Badan Pusat Statistik.
Jadi, kita memang selalu dihadapkan pada pertanyaan “kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan”?
Sebenarnya, secara konstitusional, pilihannya jelas: ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan, untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, masyarakat adil dan makmur, yang oleh Bung Karno disebut sebagai sosialisme Indonesia. Itulah prinsip sekaligus jalannya. Tak ada pilihan lain, termasuk untuk neoliberalisme atau neolib. []
