Koran Sulindo – Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasusnya: dugaan suap pembelian pesawat dari Rolls Royce. Untuk pengusutan kasus tersebut, KPK menjalin kerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (lembaga antikorupsi Singapura) dan Serious Fraud Office (Inggris). Pada Rabu kemarin (18/1), penyidik KPK melakukan penggeledahan di empat tempat.
Menurut Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, ada indikasi suap lintas negara. “Nilainya cukup signifikan, jutaan dolar Amerika,” kata Febri, Kamis (19/1). Selain Emirsyah, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lain.
Menurut pemberitaan BBC, Rolls Royce menyetujui memberikan uang US$ 2,2 juta dan sebuah mobil Rolls Royce ke Emirsyah. Namun, belum jelas kerja sama seperti apa yang dilakukan Garuda Indonesia dengan Rolls Royce yang diduga dimanfaatkan Emirsyah untuk kepentingan pribadinya.
Yang pasti, dalam rentang tahun kurang-lebih tiga tahun, 2010-2013, harta Emirsyah Satar yang dilaporkan meningkat drastis. Tahun 2010, hartanya yang dilaporkan bernilai Rp 19.963.969.966 dan US$ 186.416. Tahun 2013, nilai hartanya melambung menjadi Rp 48.738.749.245.
Ia memiliki sejumlah tanah di Indonesia, bangunan seluas 141 meter persegi di Singapura, dan bangunan seluas 108 meter persegi di Melbourne, Australia. Juga kekayan dari surat berharga, giro, dan setara kas lainnya.
Terkait status tersangka Emirsyah, Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S. Butarbutar dalam siaran pers-nya mengatakan, penggeledahan KPK tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan korporasi, tapi merupakan tindakan perseorangan. Karena, katanya, Garuda Indonesia sebagai perusahaan publik sudah memiliki mekanisme dalam seluruh aktivitas bisnisnya, mulai dari penerapan sistem GCG yang diterapkan secara ketat hingga transparansi informasi. “Manajemen Garuda Indonesia juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus tersebut serta akan bersikap kooperatif dengan pihak penyidik,” ungkap Benny.
Jauh sebelum itu, pada tahun 2014 lalu, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (Gempur) telah melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK. Mereka menuntut agar Emirsyah Sattar agar diseret ke meja hijau. Bahkan, bukan hanya Emirsyah, tapi juga istrinya, Sandrina Abubakar, dan seseorang yang menurut mereka dekat dengan Emirsyah, Junaidi.
Gempur menuntut karena mereka diduga terindikasi melakukan korupsi dalam transaksi pembelian 11 Pesawat Jenis Boeing dan Airbus sebesar US$ 1,7 miliar via ICBC Limited China. Menurut koordinator aksi itu, Mato Mony, Emirsyah Satar dalam pembelian itu menerima komisi sebesar US$ 55 juta atau Rp 650 miliar. “Ada lagi kasus korupsi Emirsyah Sattar dan Junaidi dalam transaksi pengadaan pesawat Baling Turboprop jenis ATR sebanyak 25 unit sebesar US$ 870 juta. Emirsyah diduga terima kic back sebesar US$ 25 juta,” tutur Mony di depan gedung KPK, 6 Mei 2014 lampau.
Dalam rilisnya, Gempur juga membuat daftar dugaan penyimpangan lain yang dilakukan Emirsyah, istrinya, dan orang dekatnya, yakni dugaan penerimaan suap bermodus no claim bonus sebesar US$ 3,5 juta dari Budi Tjahjono, Direktur Utama PT Jasindo; Sandrina Abubakar diduga terlibat monopoli ticketing, promosi, dan iklan di Garuda; Emirsyah Sattar dan Sandrina diduga menikmati uang haram dari Garuda sebesar Rp 700 miliar. “Sandrina terkenal sering ikut campur dan menentukan promosi para karyawan Garuda, menentukan pemenang tender proyek, dan jadi Ratu Garuda Indonesia,” kata Ketua Gempur Ibnu Misbakhul Hayat dalam aksi itu.
Emirsyah Satar sendiri setelah tidak lagi di Garuda ditunjuk Grup Lippo menjadi Chairman matahariMall.com (MatahariMall) dan Lippo Board of Management. “Kami yakin Emirsyah Satar beserta pengalamannya yang luas di berbagai industri dapat memberikan perspektif yang bernilai dan unik bagi MatahariMall. Dengan kehadiran Emirsyah Satar, kami selangkah lebih dekat dengan tujuan MatahariMall untuk menjadi perusahaan e-commerce terdepan di Indonesia,” kata John Riady, Direktur Grup Lippo, 20 Mei 2015. [PUR]
