Koran Sulindo – Enny Nurbaningsih dilantik menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur pemerintah, hari ini. Enny menggantikan Maria Farida Indrati yang hari ini habis masa jabatannya.
Sebelumnya, Enny adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Ia diambil sumpahnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 134/P/2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.
Enny menyisihkan sejumlah kandidat dalam seleksi, dan masuk tiga besar Bersama Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
Seperti dikutip setkab.go.id, Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Enny Nurbaningsih di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/8/2018). Selain itu pelantikan Enny juga dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Latar Belakang
Panitia seleksi Hakim MK yang diketuai Harjono, pada Rabu (1/8/2018) lalu menyerahkan 3 nama, yaitu Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Enny Nurbaningsih, profesor hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Ni’matul Huda, dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Ketiga nama itu menempati peringkat tertinggi dari akumulasi nilai pada semua tahapan seleksi.
Mensesneg kemudian melaporkan hasil seleksi pansel hakim MK itu kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (3/8/2018), dan Presiden kabarnya memilih Enny, Minggu (12/8/2018) kemarin.
Enny Nurbaningsih adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.
Lahir di Pangkal Pinang pada 27 Juni 1962, Enny lulus dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta pada 1981. Ia lalu menamatkan program Pascasarjana di Universitas Padjajaran Bandung pada 1995.
Enny meraih gelar doktor pada program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM.
Karier Enny mullai dari Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.
Terakhir ia menjabat Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [DAS]
