Catatan Cak AT:
Ah, Senayan kembali jadi panggung sandiwara ekonomi tingkat tinggi. Hari itu, belum lama ini, Menteri Keuangan melenggang dengan gaya santainya di Komisi XI DPR. Seakan-akan ia bukan lagi pejabat negara, tapi seperti instruktur yoga fiskal: menenangkan, fleksibel, sekaligus bisa melipat-lipat tubuh anggaran supaya tidak kaku menghadapi guncangan global.
Ia menyebut dirinya atau lembaganya atau kebijakan fiskalnya sebagai shock absorber —peredam kejut. Jangan bayangkan sokbreker motor Supra yang harus sering diservis karena lewat jalan berlubang, tapi semacam mekanisme fiskal yang bikin APBN tetap stabil walau jalanan ekonomi penuh gelombang.
Yang menarik, Purbaya tidak sekadar melempar istilah keren itu sekali. Ia mengulanginya beberapa kali, seolah ingin menegaskan: “Saya mohon dukungan dari Komisi XI agar fiskal betul-betul bisa menjadi shock absorber yang efektif ketika ekonomi sedang turun.” Telinga-telinga dewan yang terhormat pun berkibar-kibar.
Lalu ia menjelaskan lagi, “Jadi shock absorber kami adalah tadi counter-cyclical: ketika ekonomi lambat, kami kasih stimulus lebih; tapi ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat, kami kurangi stimulusnya.”
Dua kali ia menekankan kata mekanik shock absorber itu, dengan intonasi berbeda: pertama sebagai janji politik fiskal, kedua sebagai penjelasan teknis. Artinya jelas: ia ingin membangun citra bahwa APBN adalah suspensi yang siap menahan guncangan, bukan sekadar rem tangan yang sering macet.
Dalam teori ekonomi, apa yang dimaksud sebenarnya adalah counter-cyclical fiscal policy. John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936) sudah menyodorkan resep ini hampir seabad lalu: ketika pasar gagal menggerakkan ekonomi, negara harus turun tangan.
Caranya, dengan menggelontorkan belanja publik dan subsidi untuk menjaga permintaan agregat. Fiskal harus fleksibel, bagaikan shock absorber, menahan laju resesi di satu sisi dan mendinginkan inflasi di sisi lain.
Joseph Stiglitz (2000) menegaskan kembali bahwa the role of fiscal policy is to stabilize output and employment, especially when markets alone cannot ensure full recovery. Jadi apa yang disebut Purbaya bukanlah mantra baru, melainkan warisan teori ekonomi klasik yang masih relevan.
Lihatlah bagaimana beberapa negara mengaplikasikannya. Norwegia dengan sovereign wealth fund-nya menggunakan hasil minyak untuk meredam guncangan harga komoditas. Chile dengan structural balance rule menjaga agar belanja negara tidak terseret naik-turun harga tembaga.
Kedua negara ini mempraktikkan shock absorber fiskal yang konsisten: menyimpan anggaran saat surplus, menyalurkan saat resesi. Bedanya dengan kita? Pemerintah kita selama ini sering kali lebih suka mengobral subsidi energi tanpa membenahi fondasi: ketergantungan impor BBM dan ketidakberanian membangun kilang baru.
Mari lihat data historis APBN Indonesia. Tahun 2014, subsidi energi mencapai sekitar Rp350 triliun. Tahun 2015, pemerintah memangkasnya drastis jadi Rp119 triliun dengan dalih reformasi subsidi BBM. Tapi angka itu tidak bertahan lama: naik lagi menjadi Rp187 triliun (2018), Rp240 triliun (2022), dan tahun 2024 melonjak lebih dari Rp500 triliun akibat harga minyak dunia.
Untuk tahun 2025, Menkeu menyebut subsidi plus kompensasi energi di APBN mencapai Rp429,4 triliun, sementara total subsidi dan bantuan sosial Rp901 triliun. Garis besarnya jelas: meski jargon reformasi subsidi selalu digaungkan, secara fiskal Indonesia masih terjebak dalam “roller coaster” harga energi global. Shock absorber kita memang bekerja, tapi terlalu sering dipaksa meredam lubang jalan yang sama setiap tahun.
Sejak puluhan tahun kita puasa kilang baru. Janji Pertamina membangun tujuh kilang dalam lima tahun sejak 2018, hasilnya nihil. Nol. Kosong. Bohong. Yang ada malah beberapa fasilitas terbakar —mirip drama sinetron yang tak ada habisnya. Jadi, apa artinya shock absorber kalau jalannya memang sengaja diarahkan masuk ke perangkap lubang besar bernama ketergantungan impor?
Secara teori, subsidi energi adalah instrumen jangka pendek. Ia bagaikan painkiller —meredakan sakit kepala ekonomi, tapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Tanpa industrialisasi energi, tanpa kemandirian kilang, negara akan terus tekor. Selama kita masih hobi impor, shock absorber APBN akan aus lebih cepat dari ban mobil yang sering digasak jalan rusak.
Pertanyaan berikutnya, apakah subsidi tepat sasaran? Menteri menunjuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang katanya sudah dipakai Kemensos, tapi belum optimal dipakai Kementerian ESDM. Artinya, masih banyak subsidi yang bocor, salah alamat, bahkan dipakai orang mampu. Jadi, shock absorber ini lebih mirip bus tua yang suspensinya keras: ada sih, tapi bikin pantat penumpang tetap sakit kalau jalan bergelombang.
Namun, jangan buru-buru menertawakan. Dalam ilmu kebijakan publik, fiskal counter-cyclical tetaplah salah satu alat paling efektif untuk menjaga daya beli rakyat. Kalau ditanya apakah ini tepat sasaran, jawabannya: secara teori iya, tapi secara praktik di Indonesia masih bolong-bolong.
Akhirnya, perdebatan subsidi dan kilang ini mengajarkan sesuatu: menjadi shock absorber bukan sekadar meredam guncangan, tapi juga memastikan kendaraan tidak mogok di tengah jalan. Kita bisa terus meredam benturan dengan dana triliunan, tapi tanpa keberanian membangun kapasitas produksi —kilang, energi terbarukan, pupuk, alat produksi— semua itu hanya seperti menempelkan koyo di lutut patah. Hangat sebentar, tapi tulangnya tetap retak.
Refleksi terakhir: mungkin bangsa ini terlalu nyaman dengan shock absorber sampai lupa bahwa tujuan utama perjalanan adalah sampai ke tujuan, bukan sekadar menahan guncangan. Kita butuh jalan yang lebih mulus: kemandirian energi, pertumbuhan berkualitas, dan data yang jujur. Kalau tidak, kita akan terus jadi penumpang yang diguncang di bus ekonomi, sambil berkata: “sabar, ini memang shock absorber kita.”
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
