Koran Sulindo – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legsilasia yang telah memasuki masa Sidang V dinilai buruk.
Adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) yang menilai kerja wakil rakyat itu buruk.
Sebab, menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, pada pidato pembukaan masa sidang V, Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak menyampaikan rencana kerja terukur soal penyelesain sejumlah tunggakan rancangan undang-undang.
Formappi menemukan sejumlah RUU telah sampai tahap pembicaraan tingkat satu.
Namun, kata dia, RUU tak kunjung selesai. Bahkan dari 28 RUU, 17 diantaranya sudah mengalami perpanjangan proses pembahasan melebihi 5 kali Masa Sidang.
“Kan mestinya harus dipertegas dalam bahasa perencanaan, DPR seharusnya sadar akan hutang 17 RUU itu,” kata Lucius Karus, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (15/8).
Fungsi pengawasan DPR, dianggap tumpul terhadap pemerintah. Hal itu ditengarai partai politik di parlemen merupakan koalisi pemerintah. Sehingga, adanya kekurangan pemerintah tidak maksimal diawasi DPR.
“Sebagai pendukung pemerintah fraksi-fraksi koalisi hampir pasti akan membela pemerintah,” kata dia.
Jika ada koalisi tentu ada oposisi. Namun hal itu, menurut Lucius, tidak membawa kinerja DPR lebih tajam dalam hal pengawasan.
Jelang pesta demokrasi tahun 2019, pemilihan umum dan pemilihan presiden, partai oposisi dikatakannya justru cenderung nyinyir. Ditambah lagi, segala kritik yang disampaikan malah bersifat subjektif.
Sedianya, kata Lucius, oposisi justru lebih awas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah ketimbang berkutat untuk kepentingan koalisi masing-masing.
“Sayangnya, oposisi juga terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri sehingga abai mengontrol dan mengkritik kinerja pemerintah secara konstruktif,” kata dia. [SAE/TGU]
