Koran Sulindo – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR , Azis Syamsudin mengaku tidak masalah pelantikannya sebagai Ketua DPR RI ditunda hari ini Senin (11/12). Politikus Golkar tidak mau terjadi kegaduhan politik.
“Saya enggak mau politik jadi gaduh. Bagi saya enggak ada masalah, kita lihat mekanisme, prosedur. Kan ini kita merespon baik dari pemintaan dari MKD, dari masyarakat yang meminta Pak Setnov (Setya Novanto) mundur sebagai Ketua DPR,” ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Aziz mengatakan, kini Novanto sudah mundur dari jabatan Ketua DPR dan surat juga dimasukkan tertanggal 8 Desember 2017. Lalu, Novanto sudah menunjuk penggantinya sebagai Ketua DPR dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Partai Golkar.
“Tapi karena kita ketahui bersama, gaduh dalam arti kata ada perbedaan internal, makanya agar tidak meluas akhirmya disepakati dalam Badan Musyawarah untuk menunda membacakan surat tersebut di rapat paripurna,” terangnya.
Ditundanya pelantikan itu, pimpinan DPR akan mengirim surat kepada pimpinan fraksi untuk mengirim ruang gerak pada Partai Golkar agar bisa melakukan konsolidasi di internal Golkar. Kata Aziz, persoalan internal Golkar dengan parlemen harus dibedakan.
“Ini kan harus kita bedakan permasalahan di DPR sama permasalahan di internal Golkar, yang dibahas di sini permasalahan di DPR,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, permasalahan di DPR karena satu dan lain hal, antara lain ada dua surat pimpinan Fraksi Golkar dimana satu surat dari Ketua Fraksi Golkar Robert J Kardinal dan satu lagi surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang.
“Jadi kan supaya ini clear diberi ruang gerak Golkar untuk konsolidasi, nanti kita akan melihat perkembangannya,” katanya.
Tunggu Hasil Munaslub
Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad‎, menilai sebaiknya tidak ada pembicaraan mengenai sosok pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai itu selesai dilaksanakan.
Kisruh saat ini mengenai Munaslub dan kini ditambah soal pergantian Novanto sebagai Ketua DPR, menyangkut kepentingan partai itu.
“Kami para senior sudah menganjurkan kalau boleh dilakukan Munaslub dulu. Munas luar biasa direncanakan pada pertengahan Desember, mungkin 17, 18, atau 19,” kata Fadel.
Sesudah itu, kemudian baru Ketua Umum DPP Golkar yang baru yang berhak menentukan siapa yang menjadi pimpinan DPR. Baginya, kalaupun kondisi sekarang ini dipaksakan, dimana Aziz Syamsuddin jadi Ketua DPR menggantikan Novanto seperti kehendak beberapa orang, menurut Fadel, maka tetap tidak akan ada kepastian.
“Pasti nantinya pada waktu pemilihan ketua umum di Munaslub, pasti menurut perasaan saya akan terjadi pergantian lagi, penggantian lagi yang dikehendaki oleh pimpinan atau ketua umum Golkar baru yang terpilih,” jelasnya.
Baginya, hal demikian tidak bagus bagi lembaga DPR, sebuah lembaga tinggi negara. Sebagai orang yang berpengalaman dan sudah menjadi pengurus Golkar selama empat periode, Fadel mengaku merasa malu dengan melihat permasalahan yang dialami partainya saat ini.
“Sehingga saya dengan tegas agar supaya penggantian pimpinan DPR ini, tidak dilaksanakan terburu-buru seperti terkesan dipaksakan hari ini. Kita lihat sekarang masih rapat-rapat semalam, kemarin. Terkesan diburu-buru, nah ini tidak bagus,” kata Fadel. [CHA]
