Koran Sulindo – Sejak era kolonial, haji selalu menjadi salah satu tema sentral dalam diskursus kolonial tentang Islam. Thomas Stamford Raffles, ketika menjadi Letnan Jenderal semasa pemerintahan peralihan Inggris di Hindia Belanda menganggap mereka sebagai ancaman.
Raffles dalam sebuah laporan dari Malaka bertanggal 11 Juni 1811 menulis bahwa orang-orang Arab, “dengan dalih mengajar orang melayu tentang prinsip-prinsip agama Muhammad, menanamkan kefanaatikan yang sangat intoleran, dan membuat mereka tidak mampu menerima suatu jenis pengetahuan yang berguna.
Raffles menyebut mereka tanpa terkecuali ditemukan dalam setiap kasus pemberontakan yang paling efektif dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan campuran Arab dan pribumi yang pergi dari satu negeri ke negeri lain di belahan timur lainnya.
“Pada umumnya karena intrik dan desakan para pemimpin lokal, tergerak untukmenyerang atau memerangi orang-orang Eropa sebagai kafir atau pengacau,” kata Raffles dalam laporannya.
Raffles menganggap haji dan Islam secara umum memainkan peran penting membentuk imaji kolonial tentang Islam dan kaum Muslim. Ia bersama dengan sarja Inggris lainnya mempelopori studi-studi serius tentang Islam seiring dengan kontrol mereka atas Hindia.
Tentu saja Raffles bukan satu-satunya, sebelumnya Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang meski berorientasi ekonomi jelas-jelas memiliki cara pandang yang tak jauh berbeda.
Bahkan jauh sebelum Raffles datang dan menaklukkan Jawa, pada tahun 1664 VOC melarang tiga orang Bugis yang baru pulang dari Mekkah mendarat di Hindia. Belakangan, meski pada tahun 1716 VOC mengizinkan 10 orang haji tinggal, mereka diawasi dengan sangat ketat.
Perusahaan dagang itu beralasan, “kedatangan mereka di tengah-tengah bangsa Muhammad yang percaya takhayul di daerah ini memiliki konsekuensi yang sangat serius.”
Kesan negatif orang-orang Eropa tentang haji bagaimanapun dibentuk oleh persepsi kolonial terhadap orang-orang Arab yang mendapat kedudukan terhormat dari Muslim Nusantara.
Pandangan VOC dan Raffles tentang bahaya haji itu belakangan utuh dan bahkan menjadi perhatian utama kolonial. Haji dianggap sebagai suntikan semangat bagi ide-ide pemberontakan Muslim di daerah koloni.
Pembatasan
Selain mendorong studi-studi komprehensif tentang Islam di Hindia, pemerintah kolonial juga mulai mengeluarkan beberapa aturan untuk menghalangi kaum Muslim pergi berhaji.
Resolusi 1825 menjadi aturan pertama Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk membatasi haji. Dalam aturan itu disebut kewajiban membayar fl 110 sebagai ‘paspor haji’ bagi setiap orang Jawa dan Madura yang berniat pergi ke Mekkah.
Selain resolusi itu, pemerintah juga menerbitkan ‘aturan rahasia’ yang menginstruksikan langkah-langkah untuk mempersulit pembuatan paspor haji tersebut.
Beberapa tahun setelah resolusi pertama itu, pemerintah kolonial kembali menerbitkan aturan baru pada 1831 yang berupa kewajiban membayar dua kali lipat biaya sebesar fl 220 terhadap ‘haji tanpa paspor’.
Aturan itu terus berlaku sampai tahun 1859 ketika dikeluarkan ordonansi tentang haji. Ordonansi itu selain mengatur biaya-biaya haji juga mewajibkan calon haji memiliki surat keterangan dari bupati. Keterangan tersebut harus menunjukkan bahwa calon haji memiliki cukup biaya baik untuk perjalanan maupun bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
Lebih jauh lagi, ketika kembali para haji itu masih harus menjalani ujian oleh bupati yang atas dasar itulah kemudian diizinkan untuk menggunakan gelar haji dan memakai jenis pakaian haji bergaya Arab.
Tak cuma haji yang diawasi, pemerintah kolonial juga menaruh perhatian serius pada rihlah mereka sepanjang jalur antara Hindia sampai Mekkah. Atas dasar itu juga mereka mendirikan sebuah kantor konsulat di Jeddah untuk menambah informasi yang sebelumnya telah mereka dapatkan dari para bupati.
Di sisi lain meski harus melewati aturan-aturan ketat, daya tarik Mekkah bagi Muslim Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji seperti tak pernah surut. Dimudahkan oleh transportasi laut dengan dibukanya Terusan Suez, tingkat partisipasi haji terus meningkat.
Pada tahun1853-1859 jamaah haji melonjak dari jumlah 100 orang menjadi 3.000 orang setiap tahun. Mengacu pada laporan resmi dari tahun 1880-1885 jumlah haji dari Hindia menyumbang 15 persen dari total haji di Mekkah.
Tentu saja, tingkat pertumbuhan haji ini mempengaruhi lanskap politik dan keagamaan di Hindia Belanda dan memicu meningkatnya rasa takut terhadap bahaya politik haji di kalangan pejabat pemerintah. Hal itu juga memicu orientasi baru dalam kebijakan kolonial terhadap Islam.
Orientasi baru ini umumnya dihubungkan dengan karir intelektual Snouck Hurgonje yang datang mempelajari komunias Jawi di Mekkah yang berperan penting dalam diskursus Islam di Nusantara.[TGU]
