Pemerintah rupanya sampai sekarang belum mampu memenuhi demand pasar lantaran supply-nya kurang. Sejumlah daerah penghasil sapi di berbagai wilayah Nusantara selama ini juga seolah tak bisa berbuat banyak untuk memenuhi tingginya permintaan daging sapi dari hari ke hari. Apalagi di saat menjelang lebaran.
“Program swasembada sapi gagal. Mestinya program ini yang diprioritaskan, pemerintah harus menggiatkan kembali swasembada sapi agar tidak terulang kembali kasus harga daging sapi melonjak setiap menjelang Ramadhan dan Lebaran,” papar Teguh.
Terkait impor, harga daging sapi kerap mengacu pada harga daging dan sapi impor lantaran sekitar 45 % kebutuhan daging nasional berasal dari impor. Karena acuannya harga impor, maka akan berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah. “Solusi jitu untuk menurunkan harga daging sapi adalah pemerintah membeli daging sapi dengan harga pasar dari dalam negeri kemudian menjualnya dengan harga yang disubsidi,” tandas Teguh. “Dengan begitu, harganya tidak mengikuti mekanisme pasar melainkan ditetapkan oleh pemerintah.”
Pemerintah sendiri pun sampai sekarang tampak masih kesulitan merealisasikan harga jual daging sapi Rp 80 ribu per kilogram. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, Juan Permata Adoe, mengaku ada faktor-faktor di luar kendali industri dan pemerintah yang menyebabkan harga daging sapi naik. “Salah satu penyebabnya adalah instabilitas harga pangan. Penyelesaiannya tidak gampang,” kata Juan, di acara fokus group diskusi yang digelar di Jakarta awal Juni lalu.
Jika ingin mencapai harga daging sapi Rp 80 ribu per kilogran, kata Juan lagi, dipastikan dapat diperoleh dari daging beku. Sementara untuk menurunkan harga daging sapi segar di pasar dapat dilakukan melalui impor dengan syarat pembatasan berat sapi maksimal 350 kilogran, masa penggemukkan 120 hari, dan pengenaan bea masuk 5 %.
Tapi, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, belum turunnya harga daging sapi karena ada indikasi permainan oleh pihak tertentu. Terkait dengan hal ini, dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) untuk memetakan wilayah mana saja yang mengalami lonjakan harga untuk segera dilakukan operasi pasar. “Setelah diskusi dengan Menteri Perdagangan, ada indikasi permainan. Saya sudah berkoordinasi dengan Polri untuk bisa mengusut tuntas mafia daging,” tegas Tjahjo Kumolo.
Selain operasi pasar dan menindak mafia daging, strategi menekan harga dilakukan pemerintah dengan cara memangkas mata rantai pasokan daging lokal dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Di samping itu, pemerintah bekerjasama dengan koperasi dalam penyaluran daging sapi lokal dengan haga sesuai permintaan presiden.
Meski begitu, penurunan harga belum merata. Strategi pemerintah berujung tanpa hasil memuaskan. Harga daging masih saja membumbung tinggi di awang-awang. “Penurunan harga daging membutuhkan waktu,” kilah Amran Sulaiman.
Persoalannya, butuh waktu sampai kapan pemerintah bisa menjinakkan harga daging sapi? Akankah janji Presiden Jokowi hanya “isapan jempol” belaka dan masyarakat menanti realisasi janjinya seperti menunggu Godot? [ARS]
